REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Syamsurizal, menyinggung soal isu kebocoran data dalam rapat kerja dengan Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP. Hal tersebut disampaikan Syamsurizal menyusul adanya peretas yang dikenal bernama 'Bjorka' yang menyebarkan data pribadi sejumlah pejabat.
"Kita khawatir ini menjadi semacam alat yang membuat hasil penyelenggaraan pemilu menjadi tercela seperti terjadi pada pemilu 2014 lalu ada sekitar 250 para hacker dari Cina yang dikatakan apakah itu hoaks apakah itu benar, tapi ini sempat mencemari penyelenggaraan pemilu kita," kata Syamsurizal dalam rapat di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Rapat Komisi II dengan KPU, Bawaslu, DKPP dan Kemendagri hari ini dilakukan untuk menindaklanjuti peraturan Bawaslu. Ia berharap adanya peristiwa tersebut jadi pedoman dalam penyusunan Perbawaslu kedepan.
"Nah, ini yang patut kita cemaskan bagaimana pihak Bawaslu mengantisipasi hal ini dan ke depan menimbulkan semacam kepercayaan masyarakat kita yakin dengan segala macam teknologi Bjorka tidak akan masuk berubah dan melakukan hackingnya ke dalam pendataan kita khususnya data pemilu," jelasnya.
Sebelumnya Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera juga menyoroti maraknya kebocoran data. Ia mendesak agar penyelenggara pemilu terus mengawal proses tahapan Pemilu 2024 yang tengah berlangsung saat ini.
"Tetep harus dikawal terkait dengan proses pendaftaran kita yang kemarin wabilkhusus terkait kegandaan menurut saya ini tidak bisa dibiarkan dan kasus hacker-hacker yang bermain jual data itu sangat mengancam proses kerja keras partai-partai untuk melakukan rekrutmen.
Selain itu, politikus PKS itu juga mengingatkan pemerintah dan penyelenggara pemilu mewaspadai potensi adanya pihak-pihak yang ingin melakukan kecurangan pada Pemilu 2024 mendatang. Sebab menurutnya kesempatan untuk melakukan kejahatan terbuka, mengingat tidak adanya revisi Undang-Undang 7 Tahun 2017.
"Karena itu kewaspadaan kerja sama dari tiga unsur utama penyelenggara pemilu wajib hukumnya," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung juga memandang persoalan tersebut perlu menjadi pehatian seluruh pihak. Doli mengatakan, Komisi II akan mengagendakan rapat khusus untuk membicarakan khusus terkait data.
"Nanti kita cari waktu untuk membicarakan soal itu, ini nggak bisa sambil lalu, dan harus diantisipasi," tuturnya.
Dunia maya dihebohkan dengan kemunculan peretas yang menamai dirinya Bjorka. Melalui akun telegram, dirinya membocorkan data pribadi sejumlah menteri. Tidak hanya itu, dirinya juga mengungkapkan dalang pembunuhan Kasus Munir.
