REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, kasus kebocoran data milik Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dibagikan dalam sebuah forum online. Menurutnya, kasus tersebut menjadi tanda bahwa KPU harus memperkuat keamanan sibernya untuk mencegah hal tersebut terjadi.
"Kami minta ke KPU untuk selalu memperbaharui sistem proteksi terhadap data-data yang dimiliki itu," ujar Doli di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (12/9/2022).
Menurutnya, kasus kebocoran data pemilih yang ada di KPU akan menghambat tahapan pemilihan umum (Pemilu) 2024. Kasus tersebut tentu harus menjadi perhatian khusus dari KPU yang tengah beralih ke digitalisasi.
"Kenapa kita harus hati-hati, karena jaringan internet kita belum sampai ke pelosok. Kedua ya ini, jago-jago semua hacker kita ini, ini akan sangat bahaya," ujar Doli.
"Oleh karena itu, ini kan belum sampai ke tahap mengganggu, ya, belum sampai mengganggu tahapan pemilu, tapi kalau ini dibiarkan sewaktu-waktu ini bisa jadi mengganggu," kata wakil ketua umum Partai Golkar itu.
Anggota Komisi I DPR Christina Aryani mendorong perlunya peta jalan untuk keamanan siber. Menurutnya, adanya peta jalan (roadmap) keamanan siber akan membantu optimalisasi perlindungan siber di Indonesia.
