Rabu 14 Sep 2022 07:45 WIB

Israel Tawarkan Bantuan Pertahanan Siber ke Albania 

Tawaran ini sebagai tanggapan atas serangan siber Iran pada Juli.

Rep: Rizky Jaramaya/ Red: Friska Yolandha
Polisi berjaga di luar Kedutaan Besar Iran di Tirana, Albania, Kamis, 8 September 2022. Staf terakhir Kedutaan Besar Iran di Tirana meninggalkan gedung pada Kamis setelah mereka diberi waktu 24 jam untuk meninggalkan Albania atas serangan siber besar yang dituduhkan oleh pemerintah Albania di Iran.
Foto: AP Photo/Franc Zhurda
Polisi berjaga di luar Kedutaan Besar Iran di Tirana, Albania, Kamis, 8 September 2022. Staf terakhir Kedutaan Besar Iran di Tirana meninggalkan gedung pada Kamis setelah mereka diberi waktu 24 jam untuk meninggalkan Albania atas serangan siber besar yang dituduhkan oleh pemerintah Albania di Iran.

REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV -- Israel telah menawarkan bantuan pertahanan siber ke Albania. Tawaran ini sebagai tanggapan atas serangan siber Iran pada Juli, yang mengakibatkan kebocoran dokumen pemerintah dan data pribadi warga negara Albania.

Wakil Menteri Luar Negeri Israel, Idan Roll bertemu dengan Menteri Luar Negeri Albania Olta Xhacka pada konferensi di Berlin pada Senin (12/9/2022). Dalam pertemuan itu, Roll menawarkan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman Israel dalam pertahanan dunia maya. Roll juga menyatakan penghargaan Israel atas keputusan Albania untuk mengusir diplomat Iran. 

Baca Juga

"Kami akan terus mempererat kerja sama antara Israel dan Albania," kata Roll, dilansir Middle East Monitor, Rabu (14/9/2022).

Albania memutuskan hubungan diplomatik dengan Teheran pekan lalu karena serangan siber. Pemerintah Albania mengatakan, Iran melancarkan serangan untuk melumpuhkan fasilitas umum dan mendapatkan akses ke data di departemen pemerintah. 

Perdana Menteri Albania, Edi Rama, mengatakan, penyelidikan menetapkan bahwa serangan Juli tidak dilakukan oleh individu atau kelompok independen.  Rama menyebut serangan itu sebagai agresi negara.

Albania dan Iran memiliki hubungan yang tegang sejak 2014, ketika Albania menerima sekitar 3.000 anggota kelompok oposisi Organisasi Mujahidin Rakyat Iran, atau dikenal dengan nama Farsi, Mujahideen-e-Khalq. Mereka telah menetap di sebuah kamp dekat Durres, pelabuhan utama Albania.

Selain itu, Washington memberlakukan sanksi terhadap Kementerian Intelijen dan Keamanan Nasional Iran termasuk Menteri Intelijen, Esmail Khatib. Departemen Keuangan Amerika Serikat mengklaim bahwa, kementerian Iran menjalankan beberapa jaringan untuk spionase elektronik, peretasan, dan ransomware.

"Serangan siber Iran terhadap Albania mengabaikan norma-norma perilaku negara masa damai yang bertanggung jawab di dunia maya, yang mencakup norma untuk menahan diri dari merusak infrastruktur penting yang menyediakan layanan kepada publik," kata Wakil Menteri Keuangan AS untuk Terorisme dan Intelijen Keuangan, Brian E Nelson. 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement