REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Mardiono menyebut partai berlambang ka'bah tersebut tidak mengalami perpecahan meski mengalami pergantian kepemimpinan. Pada 9 September 2022 lalu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas Ketua Umum Dewan Pengurus PPP masa bakti 2020-2025 berkedudukan di kantor PPP Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat.
"Sekali lagi saya menambahkan pesan bahwa PPP ini tidak ada konflik, di PPP tidak ada perpecahan karena Pak Suharso dengan saya adalah seorang sahabat, nah yang ada para kader itu berpikir beban berat yang sekarang dipikul oleh beliau itu perlu untuk supaya tidak tersentralisasi di beliau," kata Mardiono di Jakarta.
Penetapan Mardiono sebagai plt ketua umum menyusul Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP yang dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indonesia dan digelar di Serang, Banten pada 4 September 2022. Mukernas memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai ketua umum dan digantikan Muhammad Mardiono sebagai plt ketua umum.
Mardiono menyebut, ia juga sudah bertemu langsung dengan Suharso Manoarfa pada Ahad (11/9/2022). "Kemarin yang jumpa langsung sudah. Saya baik dengan Pak Harso, tidak ada, wong sahabat saya, sama-sama juga perjuangan beliau di PPP saya juga PPP, yang dibahas ya perpolitikan PPP, dinamika di PPP," ungkap Mardiono.
Menurut Mardiono, pertemuan tersebut tidak membahas soal islah keduanya. "Islah itu kalau ada konflik atau persengketaan atau ada dua kubu, sekarang ini tidak ada persengketaan, tidak ada dua kubu, islah-nya bagaimana? Tidak ada masalah kok di PPP, tidak ada pertentangan, tidak ada keributan, tidak ada," kata Mardiono.
Mardiono menyebut, saat ini Suharso selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sedang menghadapi tugas negara yang berat antara lain KTT G20. "Beliau kadang-kadang meninggalkan Indonesia pergi keluar negeri, dan itu perlu berhari-hari, juga bisa 10 hari, bisa dua Mingggu. Supaya beliau tidak memiliki beban yang berat itu, juga di lain pihak partai juga memiliki tahapan-tahapan pemilu dan ini perlu kerja keras dan perlu memiliki perhatian khusus," tambah Mardiono.
Mardiono menjelaskan, para elite PPP ingin ada pembagian tugas sehingga kepentingan partai pun tetap terjaga. "Tidak ada istilah pemberhentian itu, tidak, karena proses pembagian kerja itu sudah dilakukan sejak 3 bulan lalu, bahkan mungkin 4 bulan jadi, konflik tidak ada, seluruh daerah setuju melakukan konsolidasi nasional, setelah konsolidasi nasional di tingkat pusat yang dituangkan dalam hasil Mukerwil sekarang dibawa di tingkat wilayah Banten sudah, Lampung sudah, Sumatra Selatan sudah, Sumatra Barat hari ini sedang berlangsung, Kalimantan Tengah hari ini sedang berlangsung, sudah dapat 11 wilayah," jelas Mardiono.
Mardiono menargetkan, satu bulan ke depan konsolidasi internal sudah selesai di tingkat provinsi sehingga dapat dilanjutkan ke tingkat cabang yaitu di kabupaten/kota hingga akhir 2022. "Sehingga nanti setelah partai politik kerja sesuai dengan fungsinya, yaitu partai politik akan bekerja memanaskan politiknya, untuk bekerja di grassroot untuk kerja elektoral," kata Mardiono.
Muhammad Mardiono saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Berdasarkan pasal 12 Undang-undang No 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden, mengatur anggota Wantimpres tidak boleh merangkap sebagai pimpinan partai politik. Aturan tersebut pun menyebutkan jika pemberhentian Wantimpres oleh Presiden bisa dilakukan melalui surat pengunduran diri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika