REPUBLIKA.CO.ID, PADANG PANJANG -- Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Kota Padang Panjang Zulkifli mengatakan perlu mencari cara untuk menekan laju inflasi pascakenaikan BBM dan kenaikan sejumlah komoditas lainnya. Tiga langkah yang akan mereka ambil menurut Zulkifli adalah gerakan menanam cabai, subsidi tarif angkutan, dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

"Pemerintah daerah termasuk kami pemerintah kota harus segera mengambil tindakan supaya inflasi dapat ditekan," kata Zulkifli, Rabu (14/9/2022).

Terkait subsidi tarif angkutan, menurut Zulkifli, diberikan kepada pengusaha angkutan kota Padang Panjang dengan menutup tambahan tarif yang timbul sebagai dampak kenaikan harga BBM.

"Besaran subsidi (tambahan tarif) ditetapkan berdasarkan hasil analisis Dinas Perhubungan terhadap kenaikan tarif angkutan kota yang diusulkan oleh Organda. Mengingat keterbatasan anggaran, maka angkutan perbatasan tidak diberi subsidi," ucap dia.

Selanjutnya, BST dari APBD diberikan pada masyarakat terdampak inflasi, termasuk ojek dan UMKM. Prioritas pertama penerima BST yaitu penduduk yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Lalu, prioritas kedua, penduduk yang termasuk dalam DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Tidak menerima BST, BSU (Bantuan Subsidi Upah) ataupun BPUM (Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro) dari pusat. Dalam satu KK (Kepala Keluarga) hanya bisa menerima satu jenis bantuan.

Selain tiga hal itu, Pemko Padang Panjang juga mesti bersinergi dengan daerah lain. "Terutama daerah penyuplai bahan pokok. Sehingga ada kerja sama supaya dapat bersama menahan inflasi," kata Zulkifli.

Ikuti Whatsapp Channel Republika