Wabup Bangkalan: Semua OPD Harus Intervensi Turunkan Kasus Kekerdilan

Red: Muhammad Fakhruddin

Wabup Bangkalan: Semua OPD Harus Intervensi Turunkan Kasus Kekerdilan (ilustrasi).
Wabup Bangkalan: Semua OPD Harus Intervensi Turunkan Kasus Kekerdilan (ilustrasi). | Foto: Republika/Mardiah

REPUBLIKA.CO.ID,BANGKALAN -- Wakil Bupati Bangkalan Mohni menyatakan, semua aparatur sipil negara (ASN) di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) harus berperan aktif melakukan intervensi menurunkan kasus kekerdilan pada balita di wilayah itu.

"Semua OPD harus melakukan intervensi secara aktif, mengingat kasus stunting di Bangkalan tergolong tinggi," katanya di Bangkalan, Jawa Timur, Rabu (14/9/2022).

Wabup mengemukakan hal ini, menjelaskan upaya Pemkab Bangkalan dalam menekan kasus balita kerdil, mengingat Kabupaten Bangkalan termasuk salah satu kabupaten di Pulau Madura dengan tingkat prevalensi kasus balita kerdil tinggi.

Berdasarkan data Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KB-PPPA) Pemkab Bangkalan, pada tahun 2021, angka prevalensi kasus balita kerdil di Kabupaten Bangkalan sebanyak 38,9 persen dari total jumlah balita di wilayah itu.

Baca Juga

Jumlah ini jauh lebih tinggi dibanding tingkat prevalensi rata-rata di Jawa Timur yang hanya 23,5 persen 24,4 persen di tingkat nasional.

Wabup menjelaskan, Pemkab Bangkalan memang telah membentuk tim pendamping keluarga yang bertugas melakukan pendampingan kepada keluarga yang anaknya mengalami kasus kekerdilan.

Selain itu, pemkab juga bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi di Jawa Timur, seperti Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya Malang dan Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN).

"Bagi kami tidak cukup. Agar upaya menekan kasus stunting ini cepat, maka peran aktif semua OPD di lingkungan Pemkab Bangkalan ini harus terjadi. Kasus stunting ini bukan hanya tugas Dinas Kesehatan dan Dinas KB saja, akan tetapi tugas semuanya," katanya.

Karena itu, Wabup meminta, agar instansi terkait sering melakukan audit penanganan kasus kekerdilan bagi balita yang ada di Bangkalan.

Audit kasus balita kerdil ini sambung dia, menjadi upaya yang sangat strategis dalam penanggulangan secara komprehensif sebagai bagian dari pengawasan dan evaluasi.

"Tujuannya untuk mencari penyebab terjadinya kasus stunting sebagai upaya pencegahan terjadinya kasus serupa terulang," katanya.

 

sumber : Antara
Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...

Terkait


Pemkab Sumenep Gandeng Uniba Tekan Kasus Kekerdilan

Tercepat Audit Stunting, Kota Sukabumi Jadi Contoh Best Practice Nasional

Prevalensi Stunting di Surabaya Masih Tinggi Sebanyak 28,9 Persen

Ibu Diminta Lebih Fokus Awasi Stunting dan Kesehatan Mental Anak

Pemkab Bangkalan Tekan Kasus Kekerdilan dengan Pola Triple Helix

Republika Digital Ecosystem

Kontak Info

Republika Perwakilan DIY, Jawa Tengah & Jawa Timur. Jalan Perahu nomor 4 Kotabaru, Yogyakarta

Phone: +6274566028 (redaksi), +6274544972 (iklan & sirkulasi) , +6274541582 (fax),+628133426333 (layanan pelanggan)

[email protected]

Ikuti

× Image
Light Dark