Friday, 15 Jumadil Awwal 1444 / 09 December 2022

Friday, 15 Jumadil Awwal 1444 / 09 December 2022

15 Jumadil Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

AS akan Tahan Bantuan ke Mesir

Kamis 15 Sep 2022 02:46 WIB

Rep: Lintar Satria/ Red: Friska Yolandha

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan menahan bantuan militer sebesar 130 juta dolar ke Mesir atas kegagalan negara itu memperbaiki kondisi hak asasi manusia.

Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi. Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan menahan bantuan militer sebesar 130 juta dolar ke Mesir atas kegagalan negara itu memperbaiki kondisi hak asasi manusia.

Foto: Reuters
Pelanggaran yang dimaksud merujuk pada pemerintahan Presiden Abdel Fattah al-Sisi.

REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan menahan bantuan militer sebesar 130 juta dolar ke Mesir atas kegagalan negara itu memperbaiki kondisi hak asasi manusia. Tapi mengizinkan beberapa dana masuk karena tekad Kairo dalam memperbaiki penahanan politik.

Seorang pejabat AS mengatakan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken yakin Kairo yang telah membebaskan ratusan orang sudah membuat kemajuan dalam penahanan politik dan proses hukum. Kelompok hak asasi manusia mendorong agar semua bantuan untuk Mesir sebesar 300 juta dolar ditahan berdasarkan syarat Kongres AS.

Baca Juga

Kelompok hak asasi manusia merujuk pelanggaran hak asasi yang terjadi selama pemerintahan Presiden Abdel Fattah al-Sisi. Termasuk penyiksaan dan penghilangan paksa.

Bantuan yang Blinken tahan sekitar 10 persen dari 1,3 miliar dolar yang dialokasikan untuk Mesir setiap tahun. Seorang pejabat AS mengatakan pengacara Departemen Luar Negeri menetapkan 10 persen angka maksimal bantuan yang dapat ditahan tahun ini.

Pejabat Departemen Luar Negeri mengatakan Kairo akan menerima 95 juta dolar berdasarkan bantuan berdasarkan undang-undang tanpa pengecualian untuk kontra-terorisme, keamanan perbatasan dan pendanaan nonproliferasi.

"Pendekatan yang diambil di sini mencerminkan keprihatinan pemerintah mengenai hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di Mesir, sementara sambil menjaga dialog dan keterlibatan yang sudah kami jalani selama 20 bulan terakhir," kata salah seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri AS, Kamis (15/9/2022).

"Kami telah sangat jelas dengan pemerintah Mesir di setiap tingkatan tentang tindakan dan langkah yang diperlukan untuk memperkuat hubungan kami," tambah pejabat itu.

Sisi membantah terdapat penjara untuk tahanan politik di Mesir. Ia mengatakan stabilitas dan keamanan yang terpenting dan pihak berwenang mempromosikan hak dengan mencoba menyediakan kebutuhan dasar seperti pekerjaan dan perumahan.

Pengamat mengatakan kekuatan Barat enggan mengambil langkah serius pada Mesir karena sekutu strategis itu merupakan mediator beberapa isu seperti konflik Arab-Israel, dan menguasai Terusan Suez, salah satu jalur kapal paling bernilai di dunia.

Pejabat AS mengatakan hubungan AS dengan Mesir rumit. Negara terpadat di Arab itu merupakan sekutu penting dan Washington masih berkomitmen untuk mendukung "kebutuhan pertahanan yang sah".

sumber : Reuters
Silakan akses epaper Republika di sini Epaper Republika ...
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile