Kamis 15 Sep 2022 13:15 WIB

Rapimnas Pastikan Demokrat tak Jadi Penonton di Pilpres 2024

Demokrat juga akan membahas sikap terhadap kenaikan harga BBM.

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus raharjo
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaky Mahendra Putra memberikan keterangan pers di Jakarta, Minggu (3/10/2021). Dalam keterangannya Zaky meminta agar KSP Moeldoko dan Yusril Ihza Mahendra yang ditunjuk sebagai kuasa hukum tidak melakukan gugatan hukum terhadap Partai Demokrat yang sah.
Foto: ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Herzaky Mahendra Putra memberikan keterangan pers di Jakarta, Minggu (3/10/2021). Dalam keterangannya Zaky meminta agar KSP Moeldoko dan Yusril Ihza Mahendra yang ditunjuk sebagai kuasa hukum tidak melakukan gugatan hukum terhadap Partai Demokrat yang sah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai Demokrat berencana menggelar rapat pimpinan nasional (Rapimnas) pada 15-16 September. Dalam forum tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menyerap aspirasi dari pengurus seluruh wilayah terkait pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Di Rapimnas ini Mas AHY menyerap semuanya. Kita akan rekomendasi keputusan dari Rapimnas ini misalnya diminta berkoalisi dengan siapa, meminta siapa sebagai capres-cawapres," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Baca Juga

Nantinya, hasil Rapimnas akan dibawa ke rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Pasalnya, keputusan terkait Pilpres 2024 berada di tangan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ini harus jadi pertimbangan besar juga di daerah-daerah, jangan sampai cuman suara elite, suara di Jakarta aja, tidak bisa. Harus nasional, yang kita ingin tahu bersama," ujar Herzaky.

Partai Demokrat, jelas Herzaky, realistis dalam menghadapi Pilpres 2024, karena partainya belum memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen. Namun, ia memastikan bahwa Partai Demokrat akan mengambil peran di kontestasi nasional mendatang.

"Demokrat tidak hanya akan jadi penonton seperti 2014-2019, tapi akan mengambil peran di depan, peran signifikan," ujar Herzaky.

Selain itu, Partai Demokrat akan membahas mengenai penyikapan lanjutan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 33,3 persen. Padahal, daya beli masyarakat masihlah rendah.

Herzaky mengatakan, Demokrat selama ini secara konsisten telah menyuarakan penolakan terhadap kenaikan harga BBM subsidi. Apalagi, menurutnya, semakin banyaknya rakyat Indonesia yang terjerat dalam kemiskinan dan penggangguran akibat pandemi.

"Dengan hadirnya secara langsung para pimpinan Partai Demokrat dan wakil rakyat dari Partai Demokrat dari seluruh Indonesia, AHY berharap mendapatkan informasi yang terukur dan jelas mengenai situasi dan kondisi terkini yang dihadapi rakyat maupun aspirasi dari rakyat terhadap situasi terkini. Harapannya, Demokrat bisa terus bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan," ujar Herzaky.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement