Kamis 15 Sep 2022 16:57 WIB

'Jangan Sampai Kesalahan Perencanaan Kebutuhan Listrik Ditimpakan ke Rakyat Kecil'

Usulan penghapusan daya 450 VA untuk atasi over supply listrik PLN dinilai tak tepat.

Red: Andri Saubani
Warga memeriksa meteran listrik prabayar di Rumah Susun Benhil, Jakarta, Kamis (14/9/2022). Pemerintah akan menaikkan daya listrik bagi pelanggan yang mendapatkan subsidi, sehingga daya listrik yang semula 450 Volt Ampere (VA) akan dinaikkan menjadi 900 VA, dan yang semula daya 900 VA juga akan dinaikkan menjadi 1.200 VA.
Foto: ANTARA/Aprillio Akbar
Warga memeriksa meteran listrik prabayar di Rumah Susun Benhil, Jakarta, Kamis (14/9/2022). Pemerintah akan menaikkan daya listrik bagi pelanggan yang mendapatkan subsidi, sehingga daya listrik yang semula 450 Volt Ampere (VA) akan dinaikkan menjadi 900 VA, dan yang semula daya 900 VA juga akan dinaikkan menjadi 1.200 VA.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Amri Amrullah, Febrianto Adi Saputro, Iit Septyaningsih, Muhammad Nursyamsi

DPR lewat Badan Anggaran (Banggar) dan pemerintah lewat rapat yang digelar pada pekan ini diketahui berencana menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) yang selama ini dikonsumsi oleh golongan rakyat miskin. Namun, usulan itu kini menuai polemik, bahkan penolakan dari kalangan DPR sendiri.

Baca Juga

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto misalnya, iaa menyebut usulan kebijakan menghapus golongan daya pelanggan listrik 450 VA tidak berperasaan dan terburu-buru. Ia meminta pemerintah cermat dan komprehensif mengatasi surplus listrik (over supply) PLN.

“Jangan sampai kesalahan pemerintah merencanakan kebutuhan listrik ditimpakan kepada rakyat kecil. Ini tidak adil. Apalagi saat ini masyarakat sedang sulit, karena pandemi Covid-19 yang belum usai, kenaikan harga BBM, serta kenaikan harga bahan makanan," kata Mulyanto, Kamis (15/9/2022).