REPUBLIKA.CO.ID, oleh Amri Amrullah, Febrianto Adi Saputro, Iit Septyaningsih, Muhammad Nursyamsi
DPR lewat Badan Anggaran (Banggar) dan pemerintah lewat rapat yang digelar pada pekan ini diketahui berencana menghapus daya listrik 450 volt ampere (VA) yang selama ini dikonsumsi oleh golongan rakyat miskin. Namun, usulan itu kini menuai polemik, bahkan penolakan dari kalangan DPR sendiri.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto misalnya, iaa menyebut usulan kebijakan menghapus golongan daya pelanggan listrik 450 VA tidak berperasaan dan terburu-buru. Ia meminta pemerintah cermat dan komprehensif mengatasi surplus listrik (over supply) PLN.
“Jangan sampai kesalahan pemerintah merencanakan kebutuhan listrik ditimpakan kepada rakyat kecil. Ini tidak adil. Apalagi saat ini masyarakat sedang sulit, karena pandemi Covid-19 yang belum usai, kenaikan harga BBM, serta kenaikan harga bahan makanan," kata Mulyanto, Kamis (15/9/2022).