REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan berupaya meningkatkan literasi keuangan masyarakat hingga ke tingkat nagari atau desa. Ini dilakukan sebagai upaya mencerdaskan masyarakat dari sisi keuangan.
"Kalau masyarakat hingga tingkat nagari sudah teredukasi dengan baik akan melindungi mereka dari berbagai skema penipuan," kata Komisioner OJK Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi di Padang, Jumat (16/9/2022).
Ia menyampaikan hal itu pada penutupan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dengan tema UKM Bangkit UKM Tumbuh digelar oleh OJK dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno. Untuk meningkatkan literasi hingga ke tingkat nagari ia menugaskan Kepala OJK Sumatera Barat (Sumbar) beserta jajaran dan pemangku kepentingan terkait seperti perbankan bersama-sama melakukan literasi dan edukasi.
"Apalagi ada 1.300 nagari di Sumatra Barat, perlu dilakukan bersama-sama kita tidak bisa kerja sendiri, edukasi itu nomor satu," kata dia.
Pada sisi lain ia juga mendorong pembentukan pusat ekonomi baru di daerah sebagai upaya mencegah terjadinya perekonomian yang stagnan hingga mencegah terjadinya inflasi.
"OJK terus berupaya menumbuhkan sumber ekonomi baru sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen," kata dia.
Sebelumnya Kepala OJK Sumbar Yusri menyampaikan pihaknya terus berupaya meningkatkan akses keuangan masyarakat dalam rangka mewujudkan tercapainya inklusi keuangan sehingga publik dapat menggunakan layanan yang disediakan industri jasa keuangan.
"Berdasarkan survei yang dilakukan pada 2019 indeks literasi keuangan warga Sumbar baru 34,55 persen dan indeks inklusi keuangan baru 66,75 persen atau sedikit di atas Jambi dan jauh di bawah Sumatera Utara yang telah mencapai 93 persen," kata dia.
Menurut dia, perlu komitmen bersama semua pihak termasuk pelaku industri jasa keuangan untuk meningkatkan inklusi keuangan di Sumbar karena target nasional pada 2024 mencapai 90 persen.
Yusri mengemukakan inklusi keuangan berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan karena semakin tinggi inklusi keuangan kian tinggi kesejahteraan yang berujung pada kian rendahnya angka kemiskinan. Ia melihat potensi Sumbar untuk mempercepat capaian angka inklusi keuangan cukup besar karena ada banyak 583.344 UMKM yang bergerak di sektor industri kreatif.
Sementara Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebutkan ada 30 perbankan di Sumbar dan saat ini ada 1.300 lebih nagari atau desa. "Jika dibagi maka masing-masing perbankan bisa mengelola 40 nagari saja untuk meningkatkan literasi keuangan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika