REPUBLIKA.CO.ID, BATAM -- Tim Komisi Keamanan Bendungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengunjungi Badan Pengusahaan (BP) Batam membahas percepatan realisasi investasi Proyek Strategis Nasional Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Skala Besar di Waduk Duriangkang dan Waduk Tembesi di Pulau Batam.

"Tujuan kami datang ke sini adalah untuk mengetahui kondisi awal kedua bendungan ini sebelum digunakan sebagai tempat untuk PLTS terapung," ujar Aries Firman Ketua Tim Komisi Keamanan Bendungan Kementerian PUPR dari keterangan tertulis, Jumat (16/9/2022).

Menurutnya, pemerintah sepakat mendukung energi terbarukan, salah satunya dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung. Sebagai pilot project pengembangan energi surya di Indonesia, PLTS terapung ini diharapkan dapat menjadi bahan riset, referensi ataupun penelitian untuk mengembangkan teknologi serupa di daerah-daerah lain.

Untuk itu, bendungan tersebut harus dilakukan sertifikasi setiap lima tahun sekali dan beberapa kendala ringan yang terdapat di Waduk Duriangkang serta Waduk Tembesiperlu terus diminimalisir. Aries menjelaskan, kondisi bendungan dan PLTS kedepannya harus saling mendukung, terutama karena Waduk Duriangkang merupakan tulang punggung penyediaan air bersih di Batam, maka kondisinya harus tetap dijaga dengan baik saat PLTS terapung telah terealisasi.