REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyampaikan, terdapat 249.740 pekerja yang gagal mendapatkan bantuan subsidi upah (BSU) tahap pertama. Mereka gagal menerima bantuan karena tak lolos proses verifikasi dan validasi data dari perbankan.

“Yang tidak lolos 249.740. Yang tidak lolos itu artinya mereka tidak punya rekening bank,” ujar Ida saat konferensi pers bersama Presiden dan Menteri Sosial di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/9/2022).

Ida menjelaskan, awalnya Kemenaker telah menerima 5.999.916 data pekerja yang lolos seleksi dari BPJS Ketenagakerjaan. Setelah melalui proses skrining, hanya 4.361.792 pekerja yang dinyatakan lolos.

Proses tersebut kemudian dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi perbankan. Hasilnya, sebanyak 249.740 pekerja tidak lolos verifikasi karena tidak memiliki rekening bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) atau ada kesalahan input nomor rekening.

Ida mengatakan, pemerintah masih memberikan waktu kepada para pekerja untuk melakukan perbaikan data. Setelah itu, akan kembali dilakukan verifikasi lanjutan penerima bantuan.

“Kami masih punya waktu untuk memperbaikinya, baik diperbaiki oleh pekerjanya maupun atas masukan dari perusahaan. Rata-rata satu, karena tidak memiliki nomor Himbara atau nomor rekening Himbara sudah mati. Nanti ada verifikasi lanjutan,” ujarnya.

Kendati demikian, Ida memastikan pemerintah akan tetap menyaluran bantuan subsidi upah tersebut kepada penerimanya. Bantuan akan diberikan baik melalui pembukaan rekening di bank-bank Himbara atau akan disalurkan melalui PT Pos.

“Nanti kami akan salurkan, Ada dua pilihannya dibukakan rekening di bank himbara atau akan kami salurkan melalui PT Pos,” kata Ida.

Pada tahap pertama ini, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyalurkan bantuan subsidi upah (BSU) tahap I kepada 4.112.052 pekerja. BSU diberikan sebesar Rp 600 ribu untuk mempertahankan daya beli karena kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok.

Ikuti Whatsapp Channel Republika