REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, HM Jusuf Kalla (JK) merespons keputusan pemerintah yang menaikkan harga BBM. JK menyebut kenaikan harga BBM hanyalah hal yang biasa guna menekan besarnya angka subsidi.

JK menyampaikan kenaikan harga BBM bukan hanya terjadi pada periode saat ini. Sebab presiden Joko Widodo juga pernah menaikkan harga BBM di masa awal menjabat.

"Jangan lupa, pada awal pemerintahan juga Pak Jokowi menaikkan BBM. Ya nggak apa-apa, itu biasa saja," kata JK kepada wartawan setelah menghadiri kegiatan Silaturahmi Nasional Jenggala Center pada Jumat (16/9/2022) malam.

JK memandang kenaikan harga BBM sebagai hal yang tak perlu dibesar-besarkan. Sebab menurutnya tujuannya baik dalam rangka mengurangi subsidi yang terlalu besar.

"Itu hal yang biasa untuk mengurangi subsidi, kalau subsidi sudah terlalu besar. Kalau tidak dinaikkan BBM, subsidi itu 25 persen dari APBN. Itu kan berbahaya apabila 25 persen," ujar JK.

Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Solar dan Pertamax. Meski ditentang berbagai kalangan dari mahasiswa hingga DPR, namun Pemerintah bergeming, keputusan sudah bulat.

Harga Pertalite naik, dari sebelumnya Rp 7.650 kini menjadi Rp 10 ribu per liter. Solar dari Rp 5.150 menjadi Rp 7.200 per liter. Pertamax dari Rp 12.500 naik jadi Rp 14.500.

Pemerintah mengklaim, selama ini anggaran subsidi BBM sudah sangat membebani negara. Selanjutnya, Pemerintah menyiapkan BLT BBM untuk 20,65 juta penduduk miskin dan kelas menengah bawah di Tanah Air. Mereka akan menerima bantuan Rp 150 ribu per bulan untuk 4 bulan. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika