Ahad 18 Sep 2022 11:13 WIB

SBY: Ada Tanda Pemilu 2024 akan tidak Jujur dan tak Adil

Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti hanya dua pasangan. 

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Agus Yulianto
Presiden keenam RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (16/9/2022). Pidato kebangsaan tersebut membahas tentang isu-isu nasional serta strategi Partai Demokrat dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Republika/Thoudy Badai
Foto: Republika/Thoudy Badai
Presiden keenam RI yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono saat menghadiri Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Jumat (16/9/2022). Pidato kebangsaan tersebut membahas tentang isu-isu nasional serta strategi Partai Demokrat dalam menghadapi Pemilu 2024 mendatang. Republika/Thoudy Badai

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku, harus turun gunung jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Pasalnya, ia mendengar adanya tanda-tanda bahwa kontestasi nasional itu akan berjalan tidak jujur dan tak adil.

"Mengapa saya harus turun gunung menghadapi pemilihan umum 2024? Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," ujar SBY dalam forum rapat pimpinan nasional (Rapimnas) yang diunggah DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, dikutip Ahad (18/9).

Dalam Rapimnas Partai Demokrat pada Kamis (15/9), SBY menyampaikan pidato yang bersifat internal di hadapan sekira tiga ribu kader partainya. Namun waktu itu, pidato dari Presiden ke-6 Republik Indonesia itu tertutup untuk media.

Sementara dalam video yang diunggah DPD Partai Demokrat Sumatera Utara, SBY mengatakan, adanya skenario untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024 hanya diikuti oleh dua pasangan calon. Disebutnya, skenario tersebut dikehendaki oleh "mereka" yang tak dijelaskan siapa.

"Konon akan diatur dalam pemilihan presiden nanti yang hanya diinginkan oleh mereka dua pasangan capres-cawapres saja yang dikehendaki oleh mereka," ujar SBY.

Partai Demokrat yang berada di luar pemerintahan saat ini, disebut tak bisa mengajukan calon presiden (capres) atau calon wakil presidennya (cawapres). Meskipun sudah membentuk satu koalisi dengan partai politik lain.

"Informasinya, Demokrat sebagai oposisi jangan harap bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri bersama koalisi tentunya. Jahat bukan? Menginjak-injak hak rakyat bukan?" ujar SBY.

Menurutnya, skenario tersebut merupakan sesuatu yang menginjak hak rakyat sebagai pemilih di Pemilu 2024. Tegasnya, pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih.

"Pikiran seperti itu batil, itu bukan hak mereka, pemilu adalah hak rakyat, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih, yang berdaulat juga rakyat. Dan ingat selama 10 tahun dulu kita di pemerintahan 2 kali menyelenggarakan pemilu, selama pilpres Demokrat tidak pernah melakukan kebatilan seperti itu," ujar SBY.

 

 

Yuk koleksi buku bacaan berkualitas dari buku Republika ...
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement