REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Asosiasi IUMKM Indonesia (AKUMANDIRI) Hermawati Setyorinny meminta pemerintah tidak terburu-buru dalam merealisasikan program menukar gas 3 kilogram (kg) dengan kompor listrik.

"Tidak terburu-buru, dengan dengan dalih mengurangi beban subsidi LPG 3 kg di mana pemerintah, Menteri ESDM bersama PT PLN, lewat program konversi kompor gas menjadi kompor listrik atau induksi untuk rumah tangga. Konversi ini jadi salah satu upaya mengurangi subsidi LPG 3 kg kurang tepat," ujarnya kepada Republika, Ahad (18/9).

Ia mengingatkan, jangan sampai program ini justru mematikan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan menambah beban hidup masyarakat. Apalagi, kata dia, pelaku UMKM khususnya mikro kecil sudah terbebani dengan kenaikan BBM yang berdampak pada kenaikan bahan baku produksi, kenaikan daya listrik, wacana penghapusan daya listrik 450VA yang sebelumnya diawali dengan kenaikan harga daya listrik, juga kenaikan harga elpiji nonsubsidi.

"Apakah justru tidak akan timbul masalah baru yang justru akan berdampak masif kepada pelaku UMKM karena rencana konversi tabung gas elpiji 3kg ke kompor listrik 1.000 watt?" Ujar dia. Hermawati mengatakan, pemerintah sangat tahu yang menggunakan elpiji 3kg yaitu pelaku usaha mikro dan golongan tidak mampu.

Sedangkan kompor listrik berdaya 1.000 watt itu, kata dia, akan sulit digunakan oleh masyarakat yang menggunakan daya listrik 450 watt, 900 watt, dan 1.200 watt. "Jika ini dilakukan, artinya masyarakat mau tidak mau dipaksa menaikkan daya listrik, di mana tarif daya listrik juga mengalami kenaikan sebelumnya yang belum diimbangi jasa pelayanan dari PLN yang lebih baik," tegas dia.

Dirinya berharap, pemerintah bisa selesaikan pekerjaan rumahnya dahulu. Itu karena, pekerjaan rumah dari kenaikan BBM sangat berdampak besar bagi UMKM dan masih belum selesai.

"Jangan sampai menambah lagi PR (pekerjaan rumah) baru. Itu tentunya akan berdampak lebih besar dari kenaikan BBM," kata Hermawati. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika