REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI, MF Nurhuda Yusro, memantau langsung pelaksanaan pemberian Bantuan langsung tunai (BLT) tahap satu sebesar Rp 600 ribu untuk meredam dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya penerima manfaat sangat terbantu dengan adanya BLT BBM tersebut, namun perlu diantisipasi karena nilai manfaat dari BLT BBM bersifat sementara, sedangkan masyarakat butuh solusi yang bersifat jangka panjang.

"Hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa kenaikan harga BBM berdampak kepada semua sektor dan semua lapisan masyarakat. Sedangkan BLT BBM hanya diberikan kepada masyarakat miskin yang sudah terhimpun di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)," kata  Nurhuda dalam keterangan tertulisnya, Senin (19/9/2022).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai yang perlu diperhatikan oleh pemerintah bahwa kenaikan harga BBM berdampak kepada semua sektor dan semua lapisan masyarakat. Sedangkan BLT BBM hanya diberikan kepada masyarakat miskin yang sudah terhimpun di data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

"Kita semua tahu masih ada problem di DTKS, ada warga yang layak menerima bantuan tapi tidak masuk DTKS, sebaliknya yang justru tidak layak ada juga yang masuk di DTKS sehingga ikut menerima bantuan. Kita meminta pemerintah segera perbaiki data ini secepatnya.

Nurhuda mengatakan Pemerintah perlu memberi solusi konkret kepada lapisan masyarakat terdampak yang di luar data DTKS. Selain itu pemerintah harus mencari solusi yang tepat agar perekonomian tidak terdampak terlalu besar.

"Misalnya bagaimana UMKM yang diperkirakan terdampak cukup besar justru tidak mendapatkan BLT. Karena saya juga bertemu dengan beberapa pelaku UMKM yang mengeluh," ucapnya.

"Jadi, BLT BBM tersebut untuk jangka pendek cukup efektif meredam dampak kenaikan harga BBM. Tetapi untuk jangka panjang harus dipikirkan lagi solusinya," imbuhnya.