REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengklarifikasi berbagai opini terhadapnya dan terkait usulan menghapus daya listrik 450 VA. Ia menegaskan sampai saat ini para pelanggan listrik berdaya 450 VA dan 900 VA termasuk kategori rumah tangga yang mendapatkan subsidi listrik oleh pemerintah.
Karena itu, Said merasa narasi ini perlu diluruskan. Apalagi beredar video dirinya naik pesawat jet pribadi sambil merokok dan digoreng menjadi serangan pribadi terhadapnya dengan mengaitkan penghapusan daya listrik 450 VA bagi rakyat miskin.
"Daya listrik 450 VA dan 900 VA sama sama disubsidi pemerintah, jadi kalau dialihkan juga tetap disubsidi pemerintah," katanya Senin (19/9/2022).
Said menegaskan video ia naik jet adalah tayangan lama yang diunggah lagi. "Itu digoreng untuk pengalihan isu saja," kata dia.
Lebih lanjut, Said memaparkan persoalan utama mengalihkan kebutuhan energi dalam negeri ke listrik yang saat ini produksinya sudah besar. Karena itu, ia mendorong Kemensos, BPS, PLN, dan Pemda harus sinergi untuk pembaharuan dan integrasi data.
Banggar DPR mendorong BPS segera melakukan percepatan registrasi sosial. Langkah bersama ini sangat penting agar akurasi program bansos sebagai kekuatan absorber makin akurat.
“Mengingat, melalui data yang akurat kita juga bisa merumuskan kebijakan strategis lainnya seperti peralihan energi agar pilihan kebijakan teknisnya juga tepat," terangnya.
Upaya peralihan energi itu, lanjut dia, tentu tidak hanya pada sektor rumah tangga. Sektor transportasi yang menyerap 46 persen dari total konsumsi energi nasional juga harus bergerak bersama menuju berpenggerak listrik. "Oleh sebab itu, saya mengapresiasi langkah nyata Presiden Joko Widodo yang menjadi pelopor penggunaan kendaraan dinas pemerintah berpenggerak listrik,” ujar Said.
Adapun, untuk mendukung langkah tersebut, Said mengatakan DPR telah memberikan persetujuan anggaran kepada pemerintah melalui Penanaman Modal Negara (PMN) sebesar Rp10 triliun. PMN itu untuk membangun infrastruktur ke sentra produksi baik UMKM maupun industri besar untuk mendorong peningkatan permintaan terhadap listrik.
Said mengharapkan, transformasi ini mengubah beban subsidi kita dari oil heavy ke electric heavy. Sehingga subsidi solar yang konsumsinya 95 persen dinikmati rumah tangga mampu setara 1,69 juta kiloliter bisa dialihkan.
Termasuk, tutur Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini, konsumsi pertalite yang dikonsumsi rumah tangga mampu. Dimana sebanyak 80 persen setara 15,89 juta kilo liter akhirnya bisa direlokasi untuk subsidi terhadap listrik agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Bahkan, subsidi akan lebih efisien bila secara perlahan menggeser subsidi LPG yang 68 persen dinikmati rumah tangga mampu. Anggarannya dapat dialokasikan untuk rumah tangga miskin mengakses energi listrik untuk kebutuhan sehari hari. LPG dapat dikhususkan untuk pedagang keliling, pelaku usaha mikro dan kecil.
Sektor industri telah menyerap 31 persen konsumsi energi nasional. Pihaknya juga mendorong secara perlahan beralih dari BBM ke listrik agar produksi mereka lebih pasti dan bisa bertahan karena tidak terpengaruh pada faktor eksternal berupa kenaikan harga minyak dunia maupun kurs.
Pada kebijakan yang sangat strategis, masyarakat perlu peralihan energi dari berbasis minyak bumi menuju listrik. Sebab diakui dia, negara punya ketergantungan impor yang sangat besar terhadap minyak bumi.
"Kemampuan produksi minyak bumi kita hanya 614-650 ribu barel per hari, sementara kebutuhan kita mencapai 1,4-1,5 juta barel per hari,” terang Said.
Ikuti Whatsapp Channel Republika