REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Usman Kansong mengatakan pembangunan infrastruktur yang masif dan konsisten di era Presiden Joko Widodo dilakukan demi meningkatkan konektivitas (jalan tol).
Selain itu masifnya pembangunan infrastruktur juga dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat (air bersih, drainase, fasilitas pendidikan dan kesehatan), serta sebagai penunjang aktivitas ekonomi, demikiankata Usman Kansong dalam siaran resmi, Senin.
Hingga saat ini, total pembangunan tol telah mencapai 2.042 km, sedangkan pembangunan non-tol mencapai 5.515 km. Selain itu, pembangunan proyek bandara telah mencapai 16 bandara dan 38 bandara mendapatkan perbaikan. Pembangunan proyek pelabuhan juga dioptimalisasi dengan 18 pelabuhan baru dan sebanyak 128 pelabuhan mengalami perbaikan.
"Sebelumnya, pada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pembangunan jalan tol sepanjang 189,2 km diselesaikan setelah pembangunan sepuluh tahun. Saat ini, presiden Jokowi mendorong pembangunan tol sepanjang 1.540 km di seluruh Indonesia yang mampu diselesaikan dalam tujuh tahun," kata Usman.
Ia menjelaskan, Presiden Jokowi telah mengedepankan konsep Indonesiasentris, di mana pembangunan tidak hanya berpusat di pulau Jawa dan Sumatra, contohnya pembangunan IKN di Kalimantan serta jalan tol di Sulawesi dan Papua.
Tak hanya pembangunan infrastruktur jalan tol, konstruksi bandara juga turut dipercepat. Percepatan konstruksi bandara turut didorong oleh presiden Jokowi yang mana hingga saat ini, terdapat 29 proyek bandara yang dapat diselesaikan dan 9 konstruksi ditargetkan akan rampung pada tahun 2023. Hal itu merupakan peningkatan karena sebelumnya, hingga tahun 2014, hanya terdapat total 24 pembangunan proyek bandara di Indonesia.
"Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat tinggi. Setiap pergantian Presiden tentu seharusnya ada peningkatan dalam berbagai sektor seperti penyediaan air bersih, revitalisasi infrastruktur dan fasilitas kesehatan (rumah sakit dan Posyandu)," jelas Usman.
Berkaitan dengan ketersediaan air bersih, Usman turut menyampaikan bahwa proyek pembangunan bendungan juga turut dioptimalkan pada masa pemerintahan presiden Jokowi.
Hingga saat ini, terdapat 12 proyek bendungan yang telah selesai dan 27 bendungan akan ditargetkan selesai pada tahun 2024. Padahal, tahun sebelumnya hanya terdapat 14 bendungan yang selesai, sedangkan beberapa proyek bendungan yang lain tidak rampung.
Infrastruktur penopang aktivitas perekonomian masyarakat antara lain pembangunan jalan desa sepanjang 227.000 km, pembangunan embung sebanyak 4.500 unit, 71.000 unit irigasi, jembatan sepanjang total 1.300 meter, pasar desa sebanyak 10.300 unit, Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebanyak 57.200 unit, penahan tanah sebanyak 62.500 unit, dan tambat perahu sebanyak 6.100 unit.
Pada masa pandemi, pemerintah melalui Kementerian Kominfo tetap menjalankan pembangunan infrastruktur digital seperti BTS dan satelit, serta tidak mengabaikan pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat.
"Pemerintah meneruskan pembangunan dari pemerintahan sebelumnya dan juga fokus pada infrastruktur yang langsung menopang aktivitas perekonomian masyarakat. Peningkatan infrastruktur membangun budaya tertib dan meningkatkan perekonomian masyarakat," pungkas Usman.
Ikuti Whatsapp Channel Republika