PHRI DIY Harapkan Pemerintah Beri Potongan Pajak Hotel dan Resto
Rep: Silvy Dian Setiawan/ Red: Fernan Rahadi
Becak motor menungggu penumpang di seberang Mal Malioboro, Yogyakarta, Selasa (13/9/2022). | Foto: Republika/Wihdan Hidayat
REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY, Deddy Pranowo Eryono berharap pemerintah memberi solusi akibat terdampaknya industri perhotelan dan restoran (hotel & resto) setelah dua pekan lebih naiknya harga BBM.
Deddy berharap pemerintah dapat memberikan keringanan pajak kepada hotel dan resto. Hal ini mengingat okupansi yang turun setelah terjadinya kenaikan harga BBM sejak awal September 2022 lalu.
"Kita berharap ada solusi dari pemerintah kota/kabupaten untuk bisa kita diberi potongan pajak hotel & resto, agar kami bisa memberikan potongan kepada konsumen. Misal diprakarsai pemerintah selama tiga bulan ada great sale hotel/resto, dan lain-lain," kata Deddy kepada Republika, Selasa (20/9/2022).
Deddy menyebut, okupansi hotel turun drastis di pekan pertama usai naiknya harga BBM. Meskipun saat ini okupansi sudah mulai naik di angka 60-70 persen, namun terbilang masih rendah.
Untuk resto, kata dia, pihaknya juga kewalahan dengan baiknya beberapa komoditas pangan menyusul kenaikan BBM. Sedangkan, untuk biaya operasional hotel dan resto sendiri juga semakin naik.
"Bila kita akan menyesuaikan harga kamar atau makan minum dengan naiknya harga, akan mengurangi okupansi hotel dan resto. Sementara, bila tidak naik itu juga akan menjadi beban kita," ujar Deddy.
Hal tersebut juga diperparah dengan turunnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pihaknya berharap agar pemerintah memberikan solusi bagi hotel dan resto yang terdampak akibat kenaikan BBM ini.
"Memang daya beli masyarakat saat ini turun, ini sangat dilematis bagi kita PHRI. Karena biaya operasional juga ikutan naik karena bahan-bahan baku dan lain-lain naik," jelasnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
