Selasa 20 Sep 2022 18:18 WIB

'Sudah Saatnya Aturan PPKM Dicabut'

Dengan terkendalinya pandemi, ahli menyarankan aturan PPKM dicabut.

Red: Andri Saubani

Foto: ANTARA/Fikri Yusuf

Warga berolahraga saat hari pertama pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day (CFD) di kawasan Lapangan Puputan Niti Mandala Renon, Denpasar, Bali, Ahad (18/9/2022). Hari Bebas Kendaraan Bermotor di Denpasar kembali dilaksanakan setelah dihentikan selama lebih dari dua tahun karena pandemi COVID-19.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Dian Fath Risalah, Rr Laeny Sulistyawati, Dessy Suciati Saputri

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan ada tambahan 2.518 kasus Covid-19 baru pada Selasa (20/9/2022) hari ini. Sehingga, total kasus konfirmasi Covid-19 sejak awal pandemi Covid-19 mencapai 6.412.944.

Baca Juga

Kemudian untuk kasus sembuh bertambah 2.533 sehingga totalnya 6.228.979. Sedangkan kasus meninggal bertambah 15 menjadi 157.930. Adapun, kasus aktif Covid-19 turun 30 sehingga totalnya 26.035.

Dengan tren melandainya kasus Covid-19 ini, ahli Epidemiologi dari FKM Universitas Indonesia, Pandu Riono memandang pandemi Covid-19 di Indonesia sudah terkendali. Sehingga, menurutnya, aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tidak diperlukan lagi.

"Untuk mengendalian pandemi saat ini adalah menekan penularan dan kematian. Saatnya pemulihan ekonomi dan tetap meningkatkan vaksinasi," kata Pandu dalam keterangan, Selasa (20/9/2022).

Pandu menekankan, dengan terkendalinya pandemi, maka alangkah baiknya aturan PPKM dicabut. Hal tersebut agar pemerintah bisa fokus untuk percepat peningkatan cakupan vaksinasi booster yang saat ini masih 'stagnan' di bawah 30 persen.

"Jadi Indonesia sudah terkendali. Makanya kalau sudah terkendali kan nggak usah dideklarasikan sudah berakhir. Kita persiapkan saja. Saya sudah bilang kalau mau berakhir kelompok yang sangat berisiko seperti lansia itu semuanya sebaiknya sudah divaksinasi dengan booster dengan lengkap. Jadi kita fokus pada kelompok-kelompok yang paling rentan," tegasnya.

"Dengan demikian, walaupun ada persepsi masyarakat, 'Oh pandemi berakhir', dipastikan tidak ada lagi yang sakit. Kalau masih ada yang sakit tertular maka vaksinasi tidak mencegah penularan, vaksinasi itu mencegah kematian itu yang harus diedukasi terus menerus," sambung Pandu.

Pandu menyarankan agar pada September ini aturan PPKM dicabut dan dimulai perencanaan aturan situasi terkendali pada September, Oktober, November dan Desember. Bila penurunan kasus Covid-19 selama tiga bulan terus stabil, maka PPKM sudah harus diakhiri.

"Yang kita katakan adalah mengakhiri pandemi dengan mencabut PPKM," tuturnya.

Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia Dicky Budiman pun mengakui, pandemi Covid-19 di Indonesia yang kini transisi ke endemi sudah sesuai jalur (on the track). Kendati demikian, status endemi ternyata tidak aman dan berbahaya.

Dicky mengakui, Indonesia saat ini ada di masa transisi dan on the track menuju satu fase akhir pandemi. Ini terlihat dari kondisi yang membaik, tidak membebani global dunia antara lain dari modal imunitas, hingga cakupan vaksinasi dua dan tiga dosis yang di atas 70 persen.

"Itu menjadi satu hal yang harus dituju. Kita memang sudah on the track," ujarnya saat dihubungi Republika, Selasa.