REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Sekitar 150 sekolah Palestina di Yerusalem Timur yang diduduki, telah ditutup sebagai langkah untuk memprotes rencana kebijakan Israel. Israel berencana menyensor buku pelajaran dan memberlakukan kurikulum Israel di sekolah-sekolah Palestina.
Dalam aksi protes itu, 100 ribu siswa pada Senin (19/9/2022) waktu setempat tidak berangkat ke sekolah sebagai bentuk pemogokan. Aksi ini merupakan langkah peringatan setelah pemerintah Israel mulai mengambil tindakan hukuman terhadap sekolah.
"Israel memaksa sekolah untuk meninggalkan narasi Palestina dari kurikulum yang mereka ajarkan dan untuk memasukkan narasi Israel saja," demikian laporan kantor berita Palestina, WAFA, dilansir Gulf Today, Selasa (20/9/2022).
Kepala Persatuan Orang Tua di Yerusalem Timur, Ziad Al Shamali, menegaskan, jika upaya Israel berhasil, maka berarti Israel akan memiliki kendali atas pendidikan siswa Palestina di Yerusalem hingga 90 persen.
Al Shamali menuturkan, ada sekitar 115.000 siswa dari taman kanak-kanak hingga kelas 12 yang menjadi peserta didik di lebih dari 280 sekolah Palestina di Yerusalem. Pada Ahad (18/9) waktu setempat, video aksi protes mereka menjadi viral di platform media sosial.
Penduduk Yerusalem Timur menggantung poster yang berisi tentang pemogokan mereka. Dalam poster juga disebutkan bahwa mereka mendukung kurikulum Palestina dan menolak kurikulum yang menyimpang.
Pada akhir Juli, Israel mencabut izin permanen enam sekolah Palestina di Yerusalem Timur, dengan alasan bahwa buku pelajaran mereka berisi konten yang dianggap sebagai hasutan terhadap Israel dan militernya.
Selama beberapa dekade, perselisihan mengenai buku pelajaran yang digunakan oleh sekolah-sekolah Palestina di Yerusalem Timur telah terjadi antara kedua belah pihak.
Palestina mengecam Israel karena mencampuri pilihan buku pelajaran mereka dan menghalangi mereka menerima bantuan keuangan untuk pendidikan dari organisasi internasional dan negara-negara Barat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika