REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) mengusulkan pembangunan pelabuhan juga dilengkapi dengan kantor Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) untuk memberikan panduan terkait cuaca.
"Kami harapkan ada kantor-kantor BMKG di setiap pelabuhan. Kalau kita lihat di bandara ada BMKG, ini yang harus disamakan," kata Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono dalam diskusi 'Review Keselamatan Pelayaran pada Kapal Tradisional di Indonesia' di Jakarta, Rabu (21/9/2022).
Soerjanto mengatakan, informasi terkait prakiraan cuaca sebagai panduan berlayar di sejumlah wilayah seringkali tidak tersampaikan dengan baik sehingga membahayakan keselamatan pelayaran. Kata dia, di beberapa daerah seperti Ternate, Tidore, atau Halmahera ada fenomena cuaca lokal yang sangat dinamis dan kerap berubah dibandingkan dengan daerah lain, atau bahkan negara yang memiliki empat musim.
Oleh sebab itu dia meminta BMKG dapat memberikan informasi serta pemantauan cuaca secara realtime kepada kapal yang akan berlayar, khususnya kapal tradisional. Selain itu, KNKT meminta Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) terus memaksimalkan layanan untukmemberikan edukasi serta sosialisasi kepada awak kapal.
Berdasarkan temuan KNKT, para awak kapal kerap membawa muatan melebihi kapasitas dan membawa barang yang mudah terbakar seperti bahan bakar minyak (BBM) dalam kemasan yang tidak aman. "Kita harus aware terkait dengan cuaca ini agar kegiatan pelayaran dapat berjalan dengan aman," ujarnya.
Soerjanto menyampaikan, KNKT turut berupaya untuk mencegah kecelakaan kapal di Tanah Air. Selain faktor cuaca, KNKT juga menekankan pentingnya pemenuhan standar dan syarat yang harus dipenuhi kapal sebelum berlayar.
Menurut dia, kapal tradisional atau kapal pelayaran rakyat memiliki peran penting dalam pergerakan orang dan barang di wilayah kepulauan. "Di daerah kepulauan itu, kalau cuaca buruk sedikit lama akan berdampak pada naiknya harga barang atau sembako," katanya.
Ia menambahkan, KNKT berharap seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan bimbingan dan pengawasan terkait konstruksi kapal yang menyangkut permesinan dan kelistrikan supaya memenuhi aspek keselamatan. "Mereka ini juga membutuhkan bantuan kredit lunak untuk membangun kapal yang layak sehingga keselamatan pelayaran dapat dijaga," katanya.