REPUBLIKA.CO.ID, MOSKOW -- Majelis rendah parlemen Rusia yang dikendalikan Kremlin pada Selasa (20/9/2022) menyetujui rancangan undang-undang (RUU) untuk memperketat hukuman bagi tentara yang melanggar tugas. Langkah ini merupakan upaya untuk meningkatkan kedisiplinan jajaran militer Rusia di tengah pertempuran di Ukraina.

Serangkaian amandemen KUHP Rusia dengan cepat disahkan oleh Duma Negara. Rancangan undang-undang tersebut memperkenalkan hukuman berat untuk setiap anggota militer yang tidak mengikuti perintah, desersi atau menyerah kepada musuh.

RUU itu perlu mendapat persetujuan majelis tinggi dan kemudian ditandatangani oleh Presiden Vladimir Putin untuk menjadi undang-undang.

Di bawah undang-undang baru, meninggalkan unit militer selama periode mobilisasi atau darurat militer akan dihukum hingga 10 tahun penjara. Sementara pada undang-undang yang lama, hukumannya lima tahun penjara.

Selain itu, anggota militer yang secara sukarela menyerah kepada musuh juga akan menghadapi hukuman penjara hingga 10 tahun. Sementara mereka yang terbukti melakukan penjarahan dapat dijatuhi hukuman 15 tahun.

Amandemen lain memperkenalkan hukuman penjara hingga 10 tahun bagi mereka yang menolak untuk pergi berperang atau mengikuti perintah seorang perwira. Pengesahan undang-undang baru tersebut, menyusul laporan media yang menuduh bahwa beberapa tentara Rusia di Ukraina telah menolak untuk berperang dan mencoba mengundurkan diri dari dinas.

Rusia terus mengandalkan kontingen sukarelawan yang terbatas. Beberapa politisi nasionalis telah menyerukan mobilisasi untuk memperkuat barisan. Tetapi Kremlin sejauh ini telah mengesampingkannya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika