REPUBLIKA.CO.ID, BEIJING – Pemerintah China mengatakan, mereka mempunyai ketenangan dan kesabaran untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya suatu saat nanti. Beijing mengklaim, sebagian besar warga Taiwan menentang kemerdekaan dan menghendaki agar pulau tersebut bergabung bersama Negeri Tirai Bambu.
“Berkenaan dengan penyelesaian masalah Taiwan dan mewujudkan unifikasi China yang utuh, kami memiliki ketenangan strategis serta kesabaran historis, dan kami juga penuh percaya diri,” kata Qiu Kaiming, seorang pejabat China yang menangani hubungan dengan Taiwan, Rabu (21/9/2022), dilaporkan Bloomberg.
Menurut Qiu, masyarakat Taiwan pun menginginkan terjadinya unifikasi dengan China daratan. Dia turut mengklaim bahwa sebagian besar warga Taiwan menentang ide kemerdekaan pulau tersebut. “Semakin banyak rekan Taiwan menyadari masa depan Taiwan terletak pada penyatuan nasional,” ucapnya.
Pernyataan Qiu bertentangan dengan jajak pendapat yang dilakukan pemerintah Taiwan pada Agustus lalu. Dalam survei tersebut terungkap, sekitar dua pertiga responden memandang China tidak ramah kepada mereka. Itu merupakan tingkat tertinggi dalam lebih dari dua dekade. Lebih dari seperempat responden menyatakan mendukung gagasan kemerdekaan. Sementara kurang dari 10 persen mendukung penyatuan atau unifikasi di beberapa titik.
Awal pekan ini China menyoroti pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden yang menegaskan siap membantu Taiwan jika Cina melancarkan serangan ke wilayah tersebut. Menurut Beijing, komentar Biden telah melanggar komitmen AS untuk tak mendukung kemerdekaan Taipei.
“Pernyataan AS sangat melanggar komitmen penting yang dibuat AS untuk tidak mendukung kemerdekaan Taiwan, dan mengirim sinyal yang sangat keliru kepada pasukan kemerdekaan separatis Taiwan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) China Mao Ning dalam sebuah konferensi pers, Senin (19/9/2022), dilaporkan laman TRT World.
Mao menegaskan, China bersedia melakukan upaya tulus terbesar guna memperjuangkan prospek reunifikasi damai dengan Taiwan. “Pada saat yang sama, kami tidak akan pernah mentoleransi kegiatan apa pun yang bertujuan memecah belah negara, dan kami memiliki pilihan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan,” ucapnya.