REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) mendapatkan dukungan dan apresiasi dari Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tentang program dan kegiatan yang sudah dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan.
Hal tersebut setelah Kepala BPIP Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D didampingi Wakil Kepala BPIP Dr. Drs. Karjono, S.H., M.Hum dan Sekretaris Utama BPIP Dr. Adhianti, S.I.P., M.Si menyampaikan pengantar program kegiatan BPIP pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Jakarta, Rabu, (21/9/2022). "Program dan kegiatan kami sangat strategis baik program dukungan manajemen maupun program pembinaan ideologi pancasila", ujarnya saat menyampaikan paparan.
Ia juga mengatakan berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perihal Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat BPIP telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut selama tiga kali yakni pada tahun anggaran 2019, 2020 dan 2021. "Turut kami sampaikan berdasarkan surat Laporan BPK tahun 2022 kami telah mendapatkan WTP secara berturut-turut", paparanya.
Lebih dari itu dirinya juga menjelaskan saat ini BPIP mendapatkan amanat berdadarkan Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
"Kami selalu mendukung agenda pembangunan pemerintah dalam prioritas Nasional nomor satu yaitu revolusi mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila termasuk kewarganegaraaan, wawasan kebangsaan bahkan bela negara" tegasnya.
Dalam mencapai target RPJMN tersebut terdapat beberapa kegiatan Prioritas Nasional yang akan dihasilkan pada tahun 2023 seperti meningkatkan kesepahaman dengan Kementerian Lembaga, Ormas, Media, Pengusaha dan masyarakat lainnya.
Selain itu juga ia mengatakan ada beberapa strategis pada tahun 2023 seperti diantaranya penyusunan NSPK akrrditasi penyeenggaraan diklat PIP, pembentukan jejaring Pancamandala, pembangunan desa berdikari, penetapan dan pengarahan Purnapaskibraka Duta Pancasila. "BPIP juga mendapatkan tugas baru berdasarkan Perpres Nomor 52 tahun 2022 tentang Program Paskibraka, yang merupakan strategi dalam pembinaan ideologi Pancasila", ujarnya.
Dirinya berharap ada dukungan dari Komisi II DPR RI tentang anggaran untuk tahun anggaran 2023 karena banyak sekali bahkan tambahan program kegiatan untuk pengarusutamaan Pembinaan Ideologi Pancasila.
"Besar harapan kami usulan tersebut dapat didukung DPR RI sehingga dapat terwujudnya implementasi pengarusutamaan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat", harapnya.
Dalam rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dr. Junimart Girsang, S.H., M.B.H., M.H seluruh anggota Komisi II mendukung dan mengapresiasi program dan kegiatan BPIP pada tahun anggaran sebelumnya maupun tahun anggaran 2023.
Meskipun demikian mereka berharap ada terobosan atau inovasi baru dalam merancang program dan kegiatan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BPIP di tahun 2023 sehingga dalam realisasi anggarannya maksimal. "Pada dasarnya kami selalu mendukung seluruh kegiatan dan program BPIP, tetapi kami berharap ada terobosan-terobosan lain dari BPIP", ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika