REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi VI DPR menyetujui penyertaan modal negara (PMN) tunai untuk tahun anggaran 2023 kepada BUMN sebesar Rp Rp 41,2 triliun. Angka ini lebih rendah daripada usulan Kementerian BUMN yang sebesar Rp 67,82 triliun.
Pimpinan rapat kerja (raker) Komisi VI Faisol Riza mengatakan persetujuan Komisi VI sesuai dengan rapat harmonisasi Badan Anggaran (Banggar) dengan adanya alokasi cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp 5,65 triliun.
Faisol menyampaikan alokasi PMN tunai tersebut diberikan kepada Hutama Karya sebesar Rp 28,9 triliun, PLN sebesar Rp 10 triliun, PT Len Industri atau Defend ID sebesar Rp 1,75 triliun, Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Nasional (LPPNPI) atau AirNav Indonesia sebesar Rp 659,2 miliar.
"PMN tunai 2023 kepada Hutama Karya untuk penyelesaian jalan tol Trans Sumatera tahap I dan II. PLN untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan sektor pembangkit, transmisi, gardu induk, program listrik desa, dan pembangkit EBT," ujar Faisol saat rapat kerja dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (21/9).
Faisol mengatakan PMN juga dialokasikan untuk LEN dalam pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar pesawat, kapal, hingga bahan peledak, serta peremajaan fasilitas navigasi penerbangan untuk menjamin keselamatan penerbangan untuk AirNav.
"Komisi VI juga menyetujui PMN nontunai 2023 sebesar Rp 3,02 triliun, perinciannya, Rp 2,56 triliun untuk RNI dan Rp 456 miliar untuk Len," ucapnya.
Komisi VI, lanjut Faisol, juga mendukung usulan tambahan alokasi PMN 2023 sebesar Rp 7,88 triliun untuk penjaminan KUR, penyelesaian proyek strategis nasional, dan dukungan terhadap keberlangsungan bisnis BUMN.
Faisol meminta Kementerian BUMN dapat mengoptimalkan penggunaan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan persetujuan tersebut lebih rendah daripada usulan awal. Ia berharap, ada tambahan alokasi mengingat banyak BUMN mendapat penugasan untuk menjalani PSN, seperti infrastruktur maupun KUR.
"Tentu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh pimpinan, kami sebenarnya di awal mengusulkan Rp 67,82 triliun, tetapi yang disetujui hari ini 41,2 triliun," ujar Erick.
Erick menyampaikan alokasi cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp 5,65 triliun ditujukan kepada KAI, Damri, ID Food, IFG, InJourney, dan Reasuransi. Erick menyebut BUMN memerlukan tambahan alokasi PMN 2023 sebesar Rp 7,88 triliun untuk penguatan modal bagi Askrindo dan Jamkrindo dalam menyukseskan program KUR.
"Sejak awal penambahan ini untuk modal Askrindo dan Jamkrindo untuk penanganan KUR yang memang tahun depan itu ditingkatkan menjadi Rp 420 triliun. Artinya, dengan perlu juga ada bantalan untuk restrukturisasi asuransi supaya ini bisa berjalan sebagai bantalan untuk fundamental modalnya," kata Erick menambahkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika