Rabu 21 Sep 2022 22:57 WIB

Anggota DPR: Masyarakat Jangan Percaya Isu Penghapusan Subsidi Listrik

Komisi VI DPR tak pernah membahas mengenai rencana penghapusan subsidi listrik 450VA

Red: Andi Nur Aminah
Warga memeriksa meteran listrik prabayar di Rumah Susun Benhil, Jakarta (ilustrasi)
Foto: ANTARA/Aprillio Akbar
Warga memeriksa meteran listrik prabayar di Rumah Susun Benhil, Jakarta (ilustrasi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi VI DPR RI Intan Fauzi mengimbau masyarakat untuk jangan mempercayai isu penghapusan subsidi listrik, dari sumber yang tidak terpercaya. "Karena tidak semua informasi yang beredar itu benar. Masyarakat hendaknya tidak percaya begitu saja informasi yang didapatkan," kata Intan Fauzy dalam rapat kerja bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (21/9/2022). 

Sebelumnya, dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan tentang Rencana Kerja Angaran tahun 2023. "Terakhir ini mencuat isu mengenai rencana penghapusan subsidi listrik 450 VA dan menggantinya dengan 900 VA. Saya ingin Pak Menteri menjelaskan secara lugas, jangan sampai ini menjadi kegaduhan baru," katanya dalam rapat kerja bersama yang digelar.

Baca Juga

Dia menegaskan saat ini rakyat dalam kondisi yang sulit. Apalagi sebelumnya sudah mengalami langsung dampak dari pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan terkait kebijakan pangan.

Intan menegaskan Komisi VI DPR tidak pernah membahas mengenai rencana penghapusan subsidi listrik 450 VA. Tetapi Komisi VI mendorong Menteri BUMN melalui perusahaan pelat merah untuk pemerataan listrik hingga ke desa.

"Kami di Komisi VI, dalam rapat-rapat lebih menekankan bagaimana listrik masuk ke pelosok desa. Kemudian mendorong soal UMKM go digital, termasuk mengenai percepatan pasokan (jaringan) listrik," ujarnya pula.

Terkait pertanyaan itu, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan isu mengenai penghapusan subsidi listrik datangnya bukan dari kementerian yang dipimpinnya. Ditegaskan pula bahwa isu tersebut tidak pernah dibahas dalam forum resmi, seperti rapat kerja dengan DPR.

"Inilah kenapa ketika ada isu mengenai 450 VA, kami dari Kementerian BUMN sempat bertanya-tanya. Dan saya yakin di Komisi VI tidak pernah membahas hal ini, dan saya yakinkan itu," katanya menegaskan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah sama sekali tidak punya rencana untuk menghapus golongan listrik subsidi 450 VA. Pemerintah juga tidak memiliki satu pun rencana untuk mengalihkan subsidi listrik 450 VA menjadi 900 VA.

"Tidak ada, tidak ada penghapusan untuk yang 450 VA. Tidak ada juga perubahan dari 450 VA ke 900. Nggak pernah. Nggak pernah kita berbicara mengenai itu, nggak ada," kata Presiden Jokowi, seperti disiarkan di kanal YouTube @Sekretariat Presiden.

 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement