Wednesday, 13 Jumadil Awwal 1444 / 07 December 2022

Wednesday, 13 Jumadil Awwal 1444 / 07 December 2022

13 Jumadil Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

BNI Gandeng BKPM Dorong UMKM Naik Kelas dengan NIB

Kamis 22 Sep 2022 05:44 WIB

Rep: Novita Intan/ Red: Ichsan Emrald Alamsyah

Presiden Joko Widodo (kanan) menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada perwakilan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) perseorangan. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bersinergi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengadakan sosialisasi dan bimbingan melalui webinar untuk mendorong UMKM mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Presiden Joko Widodo (kanan) menyerahkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada perwakilan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) perseorangan. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bersinergi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengadakan sosialisasi dan bimbingan melalui webinar untuk mendorong UMKM mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Foto: ANTARA/Gusti Tanati
BNI menyebut NIB jadi legalitas UMKM untuk ajukan kredit usaha

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk bersinergi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengadakan sosialisasi dan bimbingan melalui webinar untuk mendorong UMKM mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB).

Direktur Institutional Banking BNI Sis Apik Wijayanto mengatakan NIB adalah persyaratan awal bagi pelaku usaha untuk mendapatkan surat-surat penting lainnya seperti tanda daftar perusahaan (TDP), tanda angka pengenal impor (API), dan bahkan akses kepabeanan bagi pelaku usaha akan ekspor-impor.

"Dengan lebih banyak pelaku UMKM yang ber-NIB, kami berharap usaha mikro dapat lebih cepat naik kelas karena legalitas itu kini menjadi dasar untuk pengajuan kredit usaha ke perbankan," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (22/9/2022).

Menurutnya NIB juga menjadi basis bagi pelaku UMKM dapat bergabung dalam ekosistem BUMN ataupun perusahaan swasta yang lebih besar, sehingga pelaku usaha mikro juga bisa terintegrasi dengan program-program pemberdayaan hingga kredit usaha rakyat (KUR).

“Usaha mikro ini susah naik kelas karena tidak ada perizinan, tidak ada legalitas, sehingga mereka sulit mencari pinjaman dari lembaga keuangan, sulit masuk dalam ekosistem BUMN atau swasta yang lebih besar. Saya minta pada seluruh Hi-Movers yang berhubungan dengan pelaku usaha tolong disiapkan di seluruh Indonesia minimal 50 persen agar sudah memiliki NIB,” ucapnya.

Dia menuturkan perseroan memiliki program BNI Xpora untuk mendukung UMKM berupa peningkatan kapasitas dan kualitas produksi, edukasi penyusunan laporan keuangan, serta dukungan akses pemasaran produk ke luar negeri melalui business matchmaking dengan buyer di pasar global.

Selain itu BNI Xpora juga didukung dengan fitur-fitur digital untuk mempermudah UMKM dalam memanfaatkan layanan terintegrasi BNI. 

"Kami akan terus mendorong UMKM binaan dapat memanfaatkan pasar global melalui pemanfaatan jaringan kantor cabang BNI di dalam dan luar negeri. Maka begitu, UMKM diharapkan mampu menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi nasional bangsa," ucapnya.

Sementara itu Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Achmad Idrus menambahkan penghargaannya pada BNI karena turut menginisiasi kegiatan webinar dan sosialisasi pemberian penerbitan NIB kepada pelaku usaha.

“Institusi perbankan adalah variabel penting atau salah satu stakeholder dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Saya mengucapkan terima kasih pada BNI dan diharapkan bisa terus berpartisipasi sebagai salah satu stakeholder pertumbuhan ekonomi,” ucapnya.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile