REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia berharap senjata nuklir tak digunakan dalam perang Rusia-Ukraina. Ini menyusul pernyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengancam akan menggunakan senjata nuklir jika Barat terus ikut campur dalam konflik tersebut.

"Saya rasa Indonesia dan negara-negara dunia pada umumnya berharap konflik bisa mencapai satu solusi dan dijauhkan dari penggunaan senjata nuklir," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizasyah dalam konferensi pers secara daring pada Kamis (22/9/2022).

Menurut Faizasyah, dunia harus belajar dari pengalaman tentang betapa destruktifnya dampak penggunaan senjata nuklir dalam Perang Dunia Kedua. Karena itu tidak perlu mengulanginya dalam konflik apa pun. "Kita tidak ingin terjadi kehancuran serupa seperti yang pernah dialami oleh masyarakat dunia di masa lalu," ujar dia.

Faizasyah menjelaskan bahwa Indonesia terus mencermati perkembangan perang antara Rusia dan Ukraina, termasuk pengumuman baru-baru ini oleh Putin tentang rencana mobilisasi militer secara parsial untuk membantu pasukan Rusia di medan perang.

"Indonesia mengikuti dari dekat perkembangan ini karena kita memiliki perwakilan di Ukraina dan juga di Rusia sehingga berbagai perkembangan terkait konflik yang terjadi bisa kita nilai sejauh mana hal-hal tersebut berpotensi menimbulkan eskalasi keamanan di wilayah konflik, dan juga di lingkungan yang lebih luas lagi," tutur dia.

Faizasyah mengatakan bahwa perkembangan konflik Rusia-Ukraina akan dibahas oleh Menlu Retno Marsudi, yang kini sedang berada di New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum ke-77 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dalam komunikasi dengan berbagai pihak terkait. "Kita meyakini bahwa konflik Ukraina ini akan menjadi salah satu bahasan yg menarik perhatian delegasi negara-negara yang sekarang berada di New York dalam rangka Sidang Majelis Umum PBB,? kata dia.

Selain eskalasi konflik, Sidang PBB juga diperkirakan akan mengangkat isu krisis pangan dan energi sebagai salah satu dampak perang Rusia-Ukraina.

Isu tersebut sebelumnya telah dibahas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika melakukan lawatan damai ke Kiev dan Moskow, pada akhir Juni lalu.

"Isu yang diangkat oleh Bapak Presiden (Jokowi) menjadi salah satu tema yang ditindaklanjuti dalam kerangka PBB oleh Sekjen PBB, sehingga sudah ada pergerakan gandum dari wilayah Ukraina untuk bisa keluar dan memasuki pasar bebas. Jadi kalau kita lihat dari esensi penting yang diangkat Bapak Presiden, isu ketahanan pangan menjadi isu yang secara berkelanjutan menjadi pembahasan dalam kerangka bilateral, regional, dan dalam pembahasan di Sidang Majelis Umum PBB," kata Faizasyah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika