REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan cakupan vaksinasi dosis ketiga atau booster. Saat ini, cakupan vaksinasi dosis booster baru mencapai 26,83 persen dari total warga yang menjadi sasaran vaksinasi.
"Dimohon kepada seluruh pemerintah daerah untuk memastikan ketersediaan vaksin booster dan segera mengidentifikasi serta mendorong warganya yang belum booster," ujarnya dalam konferensi pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia yang diikuti secara daring di Jakarta, Kamis (22/9/2022).
Ia mengatakan, vaksinasi booster perlu untuk terus dikejar. Salah satu caranya yakni dengan menegakkan peraturan yang mengharuskan masyarakat untuk vaksin booster agar dapat mengakses fasilitas publik.
"Namun sekali lagi, kesadaran untuk vaksin booster kembali pada masing-masing individu sebagai tanggung jawab untuk melindungi diri sendiri dan orang lain," tuturnya.
Ia mengingatkan, agar masyarakat tidak menganggap remeh Covid-19 karena kasus kematian di Indonesia relatif masih tinggi.
"Tingkat kematian mingguan di Indonesia masih di atas 100 jiwa, kematian karena Covid-19 bukanlah sekedar angka tanpa makna," katanya.
Melalui vaksinasi, lanjut dia, masyarakat dapat mencegah keparahan atau kematian akibat Covid-19. "Pada prinsipnya pencegahan lebih penting dibandingkan pengobatan, sehingga peran masyarakat untuk saling mengingatkan adalah cara yang paling efektif untuk kita lakukan bersama," katanya.
Data Satgas Covid-19 yang diterima di Jakarta Kamis mencatat jumlah penduduk yang telah mendapat suntikan tiga dosis vaksin Covid-19 mencapai total 62.968.993 orang. Dengan demikian maka tercatat, suntikan dosis penguat vaksin Covid-19 sudah diberikan pada 26,83 persen dari total warga yang menjadi sasaran vaksinasi Covid-19, sebanyak 234.666.020 orang.
Pada prinsipnya, Wiku menekankan, setiap kebijakan yang dibuat pemerintah dalam penanganan pandemi bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat terhindar dari COVID-19.
"Oleh karena itu partisipasi masyarakat untuk turut andil mengikuti anjuran yang ditetapkan oleh pemerintah sangatlah penting," ujar Wiku.