Sleman Terima Opini WTP Kesepuluh
Rep: Wahyu Suryana/ Red: Muhammad Fakhruddin
Sleman Terima Opini WTP Kesepuluh (ilustrasi). | Foto: Dok BPK
REPUBLIKA.CO.ID,SLEMAN -- Pemkab Sleman meraih capaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini merupakan raihan 10 kali berturut-turut yang diterima Pemkab Sleman untuk laporan keuangan pemerintah daerah yang diraih mulai 2012-2021.
Penghargaan diserahkan langsung Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati kepada Bupati Sleman, Kustini Purnomo. Diserahkan dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2022 di Kantor Kemenkeu Jakarta.
Usai menerima penghargaan, Kustini menyampaikan ucapan syukur atas capaian dari Pemkab Sleman. Ia berpendapat, keberhasilan tersebut merupakan wujud dari komitmen Pemkab Sleman untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
Dengan keberhasilan meraih opini WTP sebanyak 10 kali ini, akan menjadi pemacu semangat ASN-ASN Kabupaten Sleman untuk terus meningkatkan kualitas pelaksanaan pemerintahan Pemkab Sleman. Ia menilai, raihan ini jadi kebanggaan bagi Sleman.
"Ini tentu menjadi kebanggaan bagi Kabupaten Sleman menerima penghargaan atas capaian Opini WTP minimal 10 kali berturut-turut," kata Kustini, Kamis (22/9/2022).
Ia menekankan, capaian ini tidak lantas membuat mereka berpuas diri. Tapi, jadi motivasi bagi mereka untuk terus menjaga maupun meningkatkan performa kinerja pemerintahan, khususnya dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah.
Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, Hadiyanto melaporkan, rakernas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah ini untuk memberi apresiasi atas raihan opini WTP. Lalu, wujudkan penguatan kualitas akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah.
Serta, lanjut Hadiyanto, meningkatkan kesadaran dan menjaga komitmen percepatan pemulihan dan kebangkitan ekonomi nasional. Acara digelar dengan tema Mengawal Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja untuk Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.
"Kami berharap tema tersebut mampu jadi energi bagi seluruh pengelola keuangan dan pengelola kinerja, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan secara simultan," ujar Hadiyanto.
Dalam sambutannya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menegaskan, ini pencapaian yang luar biasa. Apalagi, jika dilihat perjalanan Indonesia membangun tata kelola keuangan negara dan daerah secara akuntabel, transparan, bertanggung jawab.
"Tidak hanya dari sisi status hasil audit BPK WTP, namun yang sama dan yang penting bagaimana APBN dan APBD bisa bermanfaat sebagai instrumen keuangan di pusat dan di daerah dalam memecahkan masalah yang dihadapi bangsa dan negara," kata Sri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
