REPUBLIKA.CO.ID, AMMAN -- Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi memperingatkan Inggris agar tidak memindahkan kedutaan besarnya untuk Israel ke Yerusalem. Dia menekankan, bagian timur dari kota tersebut adalah ibu kota negara Palestina.
“Yerusalem Timur adalah ibu kota negara Palestina, dan kami telah memperingatkan agar tidak mengambil langkah seperti itu (memindahkan kedutaan untuk Israel ke Yerusalem),” kata Safadi, Jumat (23/9/2022), dilaporkan laman Middle East Monitor.
Dia mengungkapkan, belum ada keputusan resmi dari Inggris mengenai hal tersebut. “Jika pengumuman resmi dikeluarkan mengenai pemindahan Kedutaan Besar Inggris, itu akan menjadi langkah negatif dan akan membahayakan solusi dua negara Palestina dan Israel,” ucapnya.
Perdana Menteri Inggris Liz Truss bertemu dengan Perdana Menteri Israel Yair Lapid di sela-sela sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS). Pada kesempatan itu, Truss mengatakan kepada Lapid dia sedang meninjau lokasi kedutaan Inggris di Israel.
"Perdana Menteri (Truss) memberi tahu Perdana Menteri Lapid tentang ulasannya tentang lokasi Kedutaan Besar Inggris di Israel saat ini," ungkap seorang juru bicara kantor Downing Street dalam sebuah pernyataan.
Pernyataan itu tidak memberikan rincian lebih lanjut. Sementara itu Yair Lapid melalui akun Twitter resminya menyampaikan terima kasih kepada Truss karena telah mempertimbangkan untuk memindahkan kedutaan besar Inggris di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.
Saat masih menjabat sebagai menteri luar negeri Inggris, Truss pernah berjanji untuk memindahkan kedutaan besar negaranya di Israel ke Yerusalem. Hal itu bakal dilakukan jika dia terpilih menjadi perdana menteri. Jika pemindahan itu benar-benar dilakukan, artinya Inggris akan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
AS, di bawah pemerintahan mantan presiden Donald Trump, menjadi negara pertama yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Hal itu terjadi pada Desember 2017.
Sejak saat itu, Palestina mundur dari negosiasi perdamaian dengan Israel yang dimediasi Washington. Palestina memandang AS tak lagi menjadi mediator netral karena terbukti membela kepentingan politik Israel.
