REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas terus mendorong digitalisasi pelayanan publik, khususnya di Mal Pelayanan Publik (MPP). Tujuannya, untuk mempercepat dan mempermudah layanan bagi masyarakat.
Saat ini, kata dia, pihaknya sedang merancang Mal Pelayanan Publik Digital. Sehingga, ke depannya masyarakat tidak perlu lagi datang ke loket, cukup mengakses pelayanan dari ponsel dan selesai.
"Hal ini merupakan tahapan transformasi digitalisasi birokrasi, yang salah satunya melalui MPP Digital," kata Anas saat meninjau pelayanan di MPP Kabupaten Blora, Jumat (23/9).
Anas mengungkapkan, target pembangunan MPP di seluruh penjuru Indonesia terus dikejar sesuai arahan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. MPP yang akan hadir diarahkan untuk dapat menyediakan pelayanan publik digital. Sedangkan MPP yang telah berdiri akan diberikan pendampingan agar dapat bertransformasi menyediakan layanan digital.
Dalam peninjauannya ke MPP Kabupaten Blora, Anas mengingatkan, agar jajaran Pemkab Blora untuk senantiasa konsisten dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui MPP. Tidak sekadar hanya memberikan pelayanan administrasi, perizinan, dan non-perizinan, MPP juga harus jeli melihat kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan masyarakat.
Disampaikan, Menteri Anas senang melihat pelayanan yang diberikan oleh MPP Kabupaten Blora. "Tempatnya strategis, semoga dapat konsisten melayani masyarakat dan menjadi motivasi bagi daerah lainnya untuk menghadirkan MPP," kata mantan Bupati Banyuwangi itu.
MPP Kabupaten Blora merupakan MPP ke-9 di Provinsi Jawa Tengah dan ke-43 di Indonesia. MPP Kabupaten Blora yang berdiri sejak 3 Juni 2021 itu menyediakan 290 layanan dari 29 instansi.
Hingga pertengahan September 2022, telah berdiri 67 MPP di berbagai kabupaten dan kota. Sebagai program prioritas nasional, MPP ditargetkan berdiri di seluruh kabupaten dan kota pada tahun 2024.
Ikuti Whatsapp Channel Republika