REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- China menegaskan kepada para pemimpin dunia, siapa pun yang menghalangi tekadnya untuk reunifikasi dengan Taiwan, maka akan "dihancurkan oleh roda sejarah." Ultimatum tersebut disampaikan oleh Menteri Luar Negeri China, Wang Yi di Sidang Umum PBB, pada Sabtu (24/9/2022).

"Ketika China sepenuhnya bersatu kembali (dengan Taiwan), maka perdamaian sejati dapat terjadi di Selat Taiwan. Beijing akan mengambil langkah paling kuat untuk menentang campur tangan eksternal," ujar Wang.

China mempertahankan klaimnya atas Taiwan, yang terpisah dari China daratan setelah perang saudara 1949. Kini Taiwan memiliki pemerintahan sendiri yang demokratis dan menolak klaim China. 

Ketegasan klaim China atas Taiwan  jarang disebutkan dalam pidato-pidato internasional utama. Taiwan adalah masalah inti dari kebijakan China, dan kehadiran Wang ketimbang Presiden Xi Jinping di pertemuan para pemimpin dunia adalah sinyal bahwa pidato itu belum terlalu penting.

“Pemerintah Republik Rakyat China adalah satu-satunya pemerintah yang mewakili seluruh China. Prinsip satu China telah menjadi norma dasar dalam hubungan internasional. Setiap langkah untuk menghalangi reunifikasi China pasti akan dihancurkan oleh roda sejarah," kata Wang.

China melakukan tekanan reguler di seluruh dunia pada entitas mana pun, termasuk negara maupun perusahaan yang menyiratkan Taiwan merupakan negara yang terpisah dari China. Misalnya saja di Olimpiade, Taiwan harus menggunakan nama "Cina Taipei" untuk dapat berpartisipasi dalam ajang bergengsi tersebut. 

Wang hadir di Sidang Umum PBB 2022 yang digelar secara tatap muka, setelah dua tahun berlangsung melalui virtual karena pandemi Covid-19. Xi dan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak hadir dalam Sidang Umum PBB.  

Amerika Serikat dan China berselisih dalam berbagai masalah inti.  Mereka telah berdebat selama beberapa dekade atas hak asasi manusia. Salah satunya penganiayaan terhadap etnis Uighur di wilayah Xinjiang di China barat.

Beijing memandang kritik AS sebagai kemunafikan dan tindakan campur tangan dalam urusan internalnya. Hal ini selalu tercermin dalam sambutan dari para pemimpin China. Pidato Wang menggunakan frasa dan referensi berkode ringan yang mengkritik Washington tanpa harus mengatakannya. 

"Kami berdiri teguh menentang upaya mempolitisasi hak asasi manusia. Kami harus menjunjung tinggi kesetaraan dan menentang intimidasi," ujar Wang yang merujuk pada perselisihan dengan kebijakan AS.

Wang dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu secara langsung di sela-sela Majelis Umum pada Jumat (23/9/2022). Pejabat AS mengatakan, Blinken meningkatkan upaya pemerintahan Biden untuk menekan China agar mengakhiri tindakan provokatif terhadap Taiwan. 

Sementara Kementerian Luar Negeri China, mengatakan, Wang mengatakan kepada Blinken bahwa hubungan Cina-AS saat ini menghadapi dampak besar, dan ada pelajaran yang perlu dipelajari oleh AS.

China bersedia melakukan upaya maksimal untuk mengupayakan reunifikasi atau penyatuan kembali dengan Taiwan secara damai. Juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, Ma Xiaoguang, mengatakan, China bersedia melakukan upaya terbesar untuk mencapai penyatuan kembali secara damai. 

"Tanah air harus dipersatukan kembali dan pasti akan dipersatukan kembali. Tekad China untuk melindungi wilayahnya tidak tergoyahkan," ujar Ma.

China telah mengusulkan model "satu negara, dua sistem" untuk Taiwan. Sistem ini serupa dengan Hong Kong yang merupakan bekas jajahan Inggris dan dikembalikan ke pemerintah China pada 1997.

Ma mengatakan, Taiwan dapat memiliki sistem sosial yang berbeda dari China daratan untuk memastikan bahwa cara hidup mereka dihormati, termasuk kebebasan beragama. Tetapi ada prasyarat untuk memastikan kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan.  

Menurut jajak pendapat, semua partai politik utama Taiwan telah menolak proposal yang diusulkan Beijing. Terutama setelah Beijing memberlakukan undang-undang keamanan nasional di Hong Kong pada 2020, setelah kota itu diguncang oleh aksi protes anti-pemerintah dan anti-China yang terkadang disertai kekerasan.  

China juga tidak pernah meninggalkan penggunaan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya. Pada 2005, China mengesahkan undang-undang yang memberikan dasar hukum untuk melakukan tindakan militer terhadap Taiwan, jika mereka memisahkan diri atau mencoba untuk melakukannya.  

China telah menolak untuk berbicara dengan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen sejak dia pertama kali menjabat pada 2016. China memiliki keyakinan bahwa Tsai adalah seorang separatis. 

Dia telah berulang kali menawarkan untuk berbicara atas dasar kesetaraan dan saling menghormati.  Namun pendahulu Tsai, Ma Ying-jeou mengadakan pertemuan penting dengan Presiden China Xi Jinping di Singapura pada 2015. 

kepala Departemen Penelitian di Kantor Kerja Taiwan, Qiu Kaiming, mengatakan pertemuan Xi dan Ma menunjukkan fleksibilitas strategis mereka terhadap Taiwan. "Itu menunjukkan kepada dunia bahwa orang-orang China di kedua sisi Selat benar-benar bijaksana dan cukup mampu memecahkan masalah kita sendiri," ujar Qiu.

Sejarah terpisahnya Cina dan Taiwan terjadi setelah pengambilalihan China oleh pasukan Komunis Mao Zedong pada 1949. Ketika itu Nasionalis Chiang Kai-shek pindah ke Taiwan dan mempertahankan pemerintahan mereka yang terpisah. Pemisahan Taiwan diakui oleh Amerika Serikat hingga 1979, ketika Washington menjalin hubungan dengan Beijing. 

Komite Senat AS pada 14 September 2022 menyetujui rancangan undang-undang yang secara signifikan akan meningkatkan dukungan militer AS untuk Taiwan. Langkah ini diambil karena China meningkatkan tekanan militer terhadap Taiwan.

RUU itu disetujui melalui pemungutan suara dengan hasil 17 suara setuju dan 5 suara tidak setuju. Pemungutan suara bipartisan yang kuat merupakan indikasi yang jelas dari dukungan Partai Republik dan Demokrat terkait perubahan kebijakan AS terhadap Taiwan. Perubahan kebijakan tersebut yaitu memperlakukan Taiwan sebagai sekutu utama non-NATO.

Sponsor mengatakan RUU itu akan menjadi restrukturisasi kebijakan AS yang paling komprehensif terhadap Taiwan, sejak Undang-Undang Hubungan Taiwan pada 1979. Ini menjadi landasan keterlibatan AS terhadap Taiwan, meskipun keduanya tidak memiliki hubungan diplomatik secara resmi.

"Kita perlu melihat dengan jelas tentang apa yang kita hadapi," kata Senator Bob Menendez, sembari menekankan bahwa Amerika Serikat tidak mencari perang atau meningkatkan ketegangan dengan Beijing.

Sementara kantor kepresidenan Taiwan berterima kasih kepada Senat atas dukungan terbarunya. Taiwan mengatakan, RUU itu akan membantu mempromosikan kemitraan Taiwan-AS dalam banyak hal, termasuk kerja sama keamanan dan ekonomi. 

RUU tersebut akan mengalokasikan anggaran senilai 4,5 miliar dolar AS dalam bantuan keamanan untuk Taiwan selama empat tahun, dan mendukung partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional. RUU itu juga mencakup bahasa ekstensif tentang sanksi terhadap China jika terjadi permusuhan di selat yang memisahkan Cina daratan dari Taiwan. RUU Taiwan kemungkinan akan disahkan akhir tahun ini.