REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON – Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan menuding Presiden Palestina Mahmoud Abbas telah menggunakan panggung PBB untuk memantik hasutan terhadap Israel. Dalam pidatonya di Majelis Umum PBB, Abbas menuduh Israel telah merusak solusi dua negara.
“Dari waktu ke waktu, dia (Abbas) menggunakan PBB untuk menghasut menentang Israel dan mendukung teroris yang dia danai,” kata Erdan dalam sebuah pernyataan, Jumat (23/9/2022), dilaporkan laman Middle East Monitor.
Erdan menuding balik Abbas sebagai tokoh yang merusak rencana perdamaian Israel-Palestina. “Amerika Serikat (AS) menentangnya, seperti halnya anggota Dewan Keamanan (PBB) tahu betul bahwa (Abbas) di masa lalu telah menolak setiap rencana perdamaian dan bahwa organisasi teror menguasai wilayah Otoritas Palestina,” ucapnya.
Erdan sesumbar akan mengerahkan setiap upaya Palestina untuk menjadi anggota penuh di PBB. Saat ini status Palestina di PBB memang hanya sebatas negara pengamat. Saat berpidato di Majelis Umum PBB pada Jumat lalu, Abbas menuding Israel dengan sengaja menghambat kemajuan, bahkan menghancurkan solusi dua negara. Dia menilai Israel tak bisa lagi dianggap sebagai mitra yang dapat diandalkan dalam proses perdamaian.
Abbas mengatakan, Israel telah bertindak dengan “impunitas total” terhadap rakyat Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza. Ia mengungkapkan, kepercayaan warga Palestina pada prospek perdamaian dengan mengalami kemunduran.
“(Israel) melalui kebijakannya yang direncanakan dan disengaja, menghancurkan solusi dua negara. Ini membuktikan dengan tegas bahwa Israel tidak percaya pada perdamaian. Oleh karena itu, kami tidak lagi memiliki mitra Israel yang dapat kami ajak bicara,” kata Abbas saat berpidato di Majelis Umum PBB, Jumat (23/9/2022), dikutip laman Al Arabiya.
Dia mengungkapkan, Israel telah terlibat dalam kampanye perampasan tanah di wilayah pendudukan Palestina dan memberikan militer “kebebasan total” untuk membunuh atau menggunakan kekuatan berlebihan terhadap warga Palestina. “Inilah kebenarannya: mereka adalah rezim apartheid,” ucap Abbas.
Dalam menuntut masyarakat internasional meminta Israel bertanggung jawab atas pembantaian yang telah mereka lakukan, Abbas menuduh anggota PBB “melindungi Israel” dari pertanggungjawaban semacam itu. Dia menegaskan kembali posisi Palestina bahwa kasus Israel dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional. Hal itu agar Israel dipaksa “memikul tanggung jawab hukum, politik, moral dan keuangannya”.
Pernyataan Abbas muncul sehari setelah Perdana Menteri Israel Yair Lapid menyinggung tentang solusi dua negara dalam pidatonya di Majelis Umum PBB. Lapid mengembuskan harapan bahwa solusi dua negara masih bisa direalisasikan. “Kesepakatan dengan Palestina, berdasarkan dua negara untuk dua bangsa, adalah hal yang tepat untuk keamanan Israel, untuk ekonomi Israel dan untuk masa depan anak-anak kita,” katanya, Kamis (23/9/2022).
Lapid menambahkan kesepakatan apa pun akan dikondisikan pada negara Palestina yang damai dan tidak mengancam keamanan Israel. Lapid menjadi pemimpin Israel pertama yang menyinggung kembali tentang solusi dua negara Israel-Palestina di Majelis Umum PBB selama bertahun-tahun.
Ikuti Whatsapp Channel Republika