REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ratusan pengunjuk rasa turun ke jalan di Ibu Kota Tunisia karena inflasi yang melonjak dan kekurangan pangan menambah kerusuhan di tengah krisis politik yang sedang berlangsung di negara itu. Para pengunjuk rasa di distrik kelas pekerja Douar Hicher di Ibu Kota Tunisia mengangkat roti di udara saat mereka turun ke jalan dalam kemarahan pada Ahad (25/9/2022) malam.

Beberapa orang mengumpulkan ban yang terbakar, sementara yang lain meneriakkan, “Di mana Kais Saied?” Itu mengacu pada presiden Tunisia, yang berada di bawah tekanan karena negara Afrika Utara itu menghadapi krisis keuangan dengan inflasi hampir sembilan persen dan kekurangan beberapa bahan makanan di toko-toko di seluruh negeri.

Saied membubarkan parlemen tahun lalu dalam sebuah langkah yang dikecam lawan sebagai "kudeta". Para pengunjuk rasa yang frustrasi meneriakkan, "pekerjaan, kebebasan, dan martabat nasional", "kami tidak dapat mendukung kenaikan harga yang gila", dan "di mana gulanya?".

Gambar di media sosial menunjukkan rak kosong di supermarket, dengan video yang diunggah pada Ahad menunjukkan puluhan pelanggan berebut satu kilogram gula di pasar. Banyak warga Tunisia telah melaporkan menghabiskan berjam-jam mencari gula, susu, mentega, minyak goreng dan beras, di antara persediaan lainnya.

Di pinggiran Tunis Mornag, pengunjuk rasa memblokir jalan setelah kematian bunuh diri seorang pemuda, yang menurut keluarganya telah gantung diri setelah diganggu oleh polisi kota. Penyitaan mesin timbang pria itu sebagai hukuman karena menjual buah tanpa izin memiliki gema dari perlakuan Mohamed Bouazizi, seorang pedagang kaki lima yang membakar dirinya pada Desember 2010, yang memicu revolusi Tunisia. Polisi antihuru-hara akhirnya menembakkan gas air mata untuk membubarkan para pengunjuk rasa di Mornag.

Kerusuhan terjadi setelah pemerintah menaikkan harga tabung gas memasak sebesar 14 persen awal bulan ini, kenaikan harga pertama dalam 12 tahun. Pemerintah juga menaikkan harga bahan bakar untuk keempat kalinya tahun ini sebagai bagian dari rencana untuk mengurangi subsidi energi, perubahan kebijakan yang diupayakan oleh Dana Moneter Internasional, di mana pemerintah berjuang untuk mendapatkan pinjaman untuk menyelamatkan keuangan publik dari kehancuran.

Protes datang beberapa bulan setelah serangkaian demonstrasi yang dipimpin oposisi terhadap Saied menjelang referendum Juli yang menghasilkan pengesahan konstitusi baru yang, di antara ketentuan lainnya, menggerakkan negara itu ke sistem hiper-presidensial dan mengkonsolidasikan kekuasaan di negara itu di tangan presiden, dengan sedikit pengawasan.

Para penentang, yang sebagian besar memboikot pemungutan suara, mempertanyakan legitimasi pemungutan suara, yang terjadi setahun setelah Saied mengeluarkan deklarasi darurat yang menyebabkan pemecatan perdana menteri dan perebutan kekuasaan legislatif dan yudikatif. Dia menyebut korupsi di kalangan elite politik sebagai pembenaran atas langkah tersebut.

Tindakan Saied, yang baru-baru ini, termasuk mengeluarkan undang-undang pemilihan yang mengurangi peran partai politik di parlemen menjelang pemilihan legislatif Desember, telah dilihat sebagai memperkuat kemunduran demokrasi di negara itu, yang pernah dianggap sebagai kisah sukses yang langka dari Arab Spring, serangkaian gerakan pro-demokrasi yang melanda kawasan itu setelah keberhasilan Tunisia dalam menyingkirkan orang kuat lama Zine El Abidine Ben Ali.

Ikuti Whatsapp Channel Republika