Friday, 8 Jumadil Awwal 1444 / 02 December 2022

Friday, 8 Jumadil Awwal 1444 / 02 December 2022

8 Jumadil Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

PM Malaysia Desak PBB Hapus Hak Veto

Senin 26 Sep 2022 10:30 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menyampaikan pidato pada sesi Konferensi Internasional tentang

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menyampaikan pidato pada sesi Konferensi Internasional tentang

Foto: AP Photo/Eugene Hoshiko
Hak veto dinilai hanya membuat penyelesaian konflik berlarut-larut.

REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR  -- Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri bertemu dengan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antnio Guterres membahas penyelesaian konflik di sejumlah negara. Dalam diskusi itu, ia kembali meminta pimpinan organisasi dunia tersebut menghilangkan hak veto.

"Saya angkat kekecewaan Malaysia atas isu Palestina dan Myanmar, khususnya Rohingya, yang sudah berlangsung lama dan sepertinya belum ada solusi," kata Ismail Sabri melalui akun Twitter resminya yang diakses dari Kuala Lumpur, Senin (26/9/2022).

Baca Juga

Menurut dia, kegagalan penyelesaian isu-isu konflik tersebut karena adanya hak veto yang berkekuatan besar. Karenanya, ia bersikeras bahwa hak veto harus dihilangkan, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) harus tegas pada isu-isu luar biasa seperti masalah Palestina dan Myanmar.

"Saya menyampaikan harapan saya agar PBB dapat menjadi badan rujukan bagi semua negara di dunia yang menghadapi masalah dan pembawa damai di setiap konflik," ujar dia.

Hak veto merupakan hak istimewa yang dimiliki anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan undang-undang, atau resolusi organisasi dunia tersebut.

Terdapat lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan sekaligus memiliki hak veto, yaitu China, Perancis, Rusia, Inggris dan Amerika Serikat (AS). Permintaan agar Sekjen PBB menghilangkan hak veto sebelumnya juga ia sampaikan dalam Sidang Majelis Umum PBB ke-77 di New York.

Menurut dia, masalah besar yang terjadi adalah Dewan Keamanan yang mempraktikkan hak veto, dan sering disalahgunakan oleh kepentingan kekuatan dunia yang memilikinya.

"Itu tidak demokratis dan melanggar prinsip-prinsip dasar demokrasi," ujar dia.

Hal itu, menurut dia, menyebabkan konflik yang terjadi tidak dapat diselesaikan oleh perwakilan tetap Dewan Keamanan PBB. Sejalan dengan prinsip satu negara satu suara, ia mengatakan kini saatnya menghapuskan hak veto.

Sebagai organisasi yang membawa semangat dan simbol demokrasi ke dunia, menurut dia, PBB perlu kembali ke pondasinya.

Dalam pertemuan bilateral dengan Sekjen PBB itu, Ismail Sabri juga menyatakan komitmen dukungan Malaysia yang berkelanjutan kepada PBB, termasuk upaya dari Sekretaris Jenderal untuk menjadikan organisasi dunia itu sebagai organisasi internasional yang lebih efektif dan relevan.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile