REPUBLIKA.CO.ID, KIEV -- Kremlin mengatakan referendum yang digelar Rusia di empat wilayah Ukraina akan berakhir pada Selasa (27/9/2022). Hasil referendum dapat mengarah dianeksasinya 15 persen wilayah Ukraina. Kremlin mengatakan, belum ada keputusan soal menutup perbatasan.
Keputusan Rusia menggelar mobilisasi pertamanya sejak Perang Dunia II mendorong banyak orang keluar negeri. Mobilisasi pasukan cadangan artinya mengharuskan semua orang yang memenuhi syarat untuk melakukan wajib militer.
Pemungutan suara di Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia yang terletak di timur dan tenggara Ukraina dimulai Jumat (23/9/2022) lalu. Ukraina dan Barat mengecam referendum itu dan yakin pemungutan suara dicurangi, mereka berjanji tidak akan mengakui hasilnya.
Baca juga : Putin Beri Status Kewarganegaraan Rusia pada Edward Snowden
Keputusan Rusia memanggil 300 ribu pasukan cadangan menuai protes dan menambah gejolak unjuk rasa yang sudah digelar sejak awal invasi. Organisasi kemanusiaan memperkirakan sudah 2.000 orang yang ditangkap dalam unjuk rasa. Moskow melarang kritik terhadap "operasi militer khusus" ke Ukraina.
Penerbangan ke luar negeri habis terjual dan mobil-mobil mengantri di perbatasan. Terdapat laporan kemacetan hingga 48 jam di jalan menuju Georgia, tetangga pro Barat yang dapat warga Rusia masuki tanpa visa. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov ditanya tentang prospek penutupan perbatasan.
"Saya sama sekali tidak mengetahui hal ini, sampai saat ini tidak ada keputusan yang diambil mengenai itu," katanya, Senin (26/9/2022).
Rusia mencatat memiliki jutaan tenaga cadangan yang dapat dipanggil sebagai pasukan. Pihak berwenang tidak mengungkapkan siapa yang akan dipanggil. Pemerintah Presiden Vladimir Putin memasukan informasi itu sebagai rahasia.
Mobilisasi juga memicu kritik pertama media sejak awal invasi. Sesuatu yang jarang terjadi di negara yang medianya dikendalikan pemerintah.
Anggota parlemen yang mewakili Crimea di majelis atas Parlemen Rusia, Sergei Tsekov meminta orang yang memenuhi syarat wajib militer tidak boleh ke luar negeri. "Semua orang yang berusia wajib militer seharusnya dilarang ke luar negeri dalam situasi saat ini," katanya.
Baca juga : Rusia Usir Konsul Konjen Jepang di Vladivostok
Dua situs berita Meduza dan Novaya Gazeta Europe melaporkan pihak berwenang berencana melarang pria untuk keluar negeri. Kedua media itu mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.
Moskow mengatakan, invasi mereka bertujuan untuk menyingkirkan nasionalis berbahaya di Ukraina dan melindungi pengguna bahasa Rusia di negara itu. Kiev dan Barat menggambar serangan Rusia sebagai agresi perang tanpa provokasi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika