REPUBLIKA.CO.ID, TOKYO -- Wakil Presiden Amerika Serikat (AS) Kamala Harris akan berkunjung ke zona perbatasan Korea Selatan (Korsel) dan Korea Utara (Korut) DMZ (demilitarised zone). Pejabat AS dan Korsel mengatakan kunjungan ini untuk menunjukkan komitmen Washington pada Seoul.
Kunjungan yang diumumkan Selasa (27/9/2022) dilakukan beberapa hari setelah Korut menembakan rudal balistik ke arah lautnya. Pemerintah Presiden Joe Biden juga khawatir Pyongyang akan kembali melakukan uji coba nuklir setelah upaya menghubungi Pemimpin Korut Kim Jong-un gagal.
Kunjungan Harris dikonfirmasi Perdana Menteri Korsel Han Duck-soo dalam saat bertemu dengan Wakil Presiden AS itu di Tokyo. Pejabat Pemerintah AS juga mengonfirmasinya.
Harris memimpin delegasi presidensial AS untuk menghadiri pemakaman kenegaraan mantan perdana menteri Jepang Shinzo Abe di Tokyo.
"Hampir 70 tahun gencatan senjata Korea, kunjungan akan menekankan persekutuan kuat antara Seoul dan Washington dalam menghadapi segala macam ancaman Korut," kata seorang pejabat AS.
Pejabat itu meminta tidak disebutkan namanya sebab kunjungan Harris belum resmi diumumkan. Ia menambahkan, Harris akan berkeliling DMZ, bertemu pasukan AS, dan menerima arahan operasi dari para komandan angkatan bersanjata AS.
Harris, kata pejabat itu, juga akan merenungkan pengorbanan tentara AS dan Korsel dan menegaskan kembali komitmen "baja" Amerika pada keamanan Korsel.
"Kunjungan anda ke DMZ dan Seoul akan menjadi simbol yang menunjukkan kuatnya komitmen anda pada keamanan dan perdamaian di Semenanjung Korea," kata Han.
Banyak perwakilan negara asing yang berkunjung ke Semananjung Korea yang menyambangi DMZ. Beberapa presiden AS termasuk Biden sebelum ia menjadi presiden pernah mengunjungi DMZ.
Namun, Donald Trump menjadi presiden AS pertama yang bertemu dengan Pemimpin Korut di sana dalam pertemuan mereka ketiga pada Juni 2019. Upaya membujuk Kim untuk menyerahkan program dan rudal nuklirnya mengalami kegagalan.
DMZ kerap digambarkan sebagai garis perang terakhir Perang Dingin. Perbatasan ini berdiri sejak Perang Korea 1950 sampai 1953 yang berakhir dengan gencatan senjata bukan perjanjian damai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika