Selasa 27 Sep 2022 20:24 WIB

Jabar Siapkan Program Padat Karya di 4 Daerah Kawasan Industri

Program ini akan difokuskan bagi masyarakat yang paling terdampak di daerah industri

Rep: arie lukihardianti/ Red: Hiru Muhammad
Pekerja menyelesaikan pembangunan saluran irigasi di desa Lohbener, Kecamatan Lohbener, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (13/9/2022). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memproyeksikan program Padat Karya Tunai (PKT) periode 2020-2022 menyerap 2,888 juta tenaga kerja guna mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus daya beli masyarakat.
Foto: ANTARA/Dedhez Anggara
Pekerja menyelesaikan pembangunan saluran irigasi di desa Lohbener, Kecamatan Lohbener, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (13/9/2022). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memproyeksikan program Padat Karya Tunai (PKT) periode 2020-2022 menyerap 2,888 juta tenaga kerja guna mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus daya beli masyarakat.

REPUBLIKA.CO.ID,BANDUNG--Pemprov Jabar membuat banyak program pengendalian inflasi pasca kenaikan BBM. Salah satu program yang digulirkan adalah program padat karya.

Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat, Taufik Garsadi, pihaknya sudah mengusulkan agar ada program padat karya bagi masyarakat yang berada di lingkungan industri. "Yang diusulkan oleh kita adalah padat karya bagi masyarakaglt bukan pekerja, masyarakat yang tedampak akibat pabrik atau buruh-buruhnya menurun daya belinya," ujar Taufik, Selasa (27/9/2022).

Baca Juga

Taufik mengatakan, program ini akan difokuskan untuk masyarakat yang paling terdampak di daerah industri seperti  Karawang, Bekasi, Bogor dan Purwakarta.  "Memang masih banyak sih. Cuma karena dengan alokasi anggaran tersedia 2 persen maka kita hanya mengusulkan program padat karya 935 orang untuk 4 daerah itu," katanya.

Taufik menjelaskan, anggaran yang disiapkan untuk program padat karya ini sebesar Rp1,7 miliar. Nantinya per orang akan mendapatkan Rp50 ribu per hari untuk bekerja selama 4 jam.  "Itu hanya diberikan sekali dalam sebulan," katanya.

Taufik memastikan kembali jika program ini akan diberikan  pada masyarakat yang terdampak penurunan daya beli buruh. "Ini bukan untuk korban PHK. Kalau buruh sudah ada (bantuannya) ini masyarakat misalnya yang jualan di sekitar lingkungan buruh," katanya. 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement