REPUBLIKA.CO.ID, RIYADH -- Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz menunjuk Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (MBS) sebagai perdana menteri. Sementara putranya yang kedua Pangeran Khalid sebagai menteri pertahanan.

Pada Selasa (27/9/2022) kantor berita SPA melaporkan, reshuffle yang diumumkan lewat dekret kerajaan ini mempertahankan Pangeran Abdulaziz bin Salman sebagai menteri energi. Menteri Luar Negeri Pangeran Faisal bin Farhan Al Saud, Menteri Keuangan Mohammed al-Jadaan dan Menteri Investasi Khalid al Falih juga mempertahankan posisinya.

Putra Mahkota, penguasa de facto Arab Saudi yang dikenal MbS naik jabatan dari menteri pertahanan. Peran baru MBS sebagai perdana menteri eksportir minyak terbesar di dunia dan sekutu Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah sesuai dengan tugas yang diberikan raja padanya.

Ia mewakili raja dalam kunjungan luar negeri dan mengetuai pertemuan-pertemuan Arab Saudi. "Berdasarkan perintah Raja, Yang Mulia Putra Mahkota sudah mengawasi lembaga eksekutif utama negara sehari-hari dan peran barunya sebagai perdana menteri ada dalam konteks itu," kata seorang pejabat yang tidak bersedia disebutkan namanya.

Pejabat itu mengatakan dalam sejarah pendelegasian tugas sudah terjadi beberapa kali di Arab Saudi. Adik laki-laki MBS, Pangeran Khalid bin Salman sebelumnya menjabat sebagai wakil menteri pertahanan.

SPA melaporkan putra mahkota mengatakan kemandirian industri militer Arab Saudi naik dari dua menjadi 15 persen. Target 50 persen diharapkan tercapai di bawah kepemimpinan menteri pertahanan yang baru.

Berdasarkan dekret kerajaan, Raja Salman masih memimpin rapat kabinet. Usai dekret diumumkan stasiun televisi Pemerintah Arab Saudi menayangkan siaran Raja Salman sedang memimpin rapat kabinet mingguan.

Raja berusia 86 tahun itu menjadi penjaga tanah suci sejak naik taktah pada 2015. Ia pernah dirawat di rumah sakit beberapa kali karena berbagai masalah kesehatan.

MBS mengubah Arab Saudi dengan drastis sejak ia mulai berkuasa 2017 lalu. Ia memimpin upaya diversifikasi ekonomi untuk keluar dari ketergantungan pada minyak, mengizinkan perempuan mengendarai mobil dan membatasi kekuasaan ulama.

Namun reformasinya diikuti tindakan keras pada kritikus. Banyak aktivis, anggota keluarga kerajaan, aktivis hak perempuan dan pengusaha dipenjara. Pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Arab Saudi di Turki merusak reputasinya dan hubungan kerajaan dengan AS dan Barat.

Ikuti Whatsapp Channel Republika