REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dana Moneter Internasional (IMF) secara terbuka mengkritik kebijakan Pemerintah Inggris terkait rencana pemotongan pajak. IMF memperingatkan langkah-langkah tersebut kemungkinan akan memicu krisis biaya hidup.
Dalam pernyataan yang cukup tegas, IMF mengatakan, proposal itu kemungkinan akan meningkatkan ketidaksetaraan dan menambah tekanan yang mendorong naiknya harga. Pasar telah merespons hal tersebut dan membuat nilai tukar pound jatuh.
Sementara itu, Pemerintah Inggris mengatakan, langkah-langkah itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri Keuangan Inggris Kwasi Kwarteng meluncurkan paket pajak terbesar di negara itu dalam 50 tahun pada Jumat (23/9/2022) pekan lalu. Pemotongan pajak senilai 45 miliar euro akan didanai oleh pinjaman pemerintah.
IMF bekerja untuk menstabilkan ekonomi global, dan salah satu perannya adalah bertindak sebagai sistem peringatan dini ekonomi. IMF memperingatkan langkah pemotongan pajak dapat mempercepat laju kenaikan harga, yang saat ini coba diturunkan oleh bank sentral Inggris.
"Selanjutnya, sifat tindakan Inggris kemungkinan akan meningkatkan ketidaksetaraan," kata IMF dikutip BBC, Rabu (28/9/2022).
IMF mengatakan, pemerintah Inggris menerbitkan rencana fiskal pada 23 November. Hal ini memberikan kesempatan untuk mengevaluasi kembali langkah-langkah pajak, terutama yang menguntungkan berpenghasilan tinggi.
Proposal pemerintah Inggris akan menghapus tarif tertinggi pajak penghasilan, dan mengakhiri pembatasan bonus bankir, di antara langkah-langkah lainnya. Pengumuman itu memicu gejolak keuangan. Pada Senin lalu pound jatuh ke rekor terendah terhadap dolar AS.
Beberapa pemberi pinjaman terbesar di negara itu menangguhkan kesepakatan hipotek di tengah ketidakpastian. Departemen Keuangan Inggris mengatakan pihaknya fokus pada pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan standar hidup semua orang.
Kwarteng akan memublikasikan rencana jangka menengah untuk ekonomi Inggris. Rencana ini akan memastikan bahwa utang Inggris turun sebagai bagian dari output ekonomi dalam jangka menengah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika