REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menegaskan mayoritas penyertaan modal negara (PMN) merupakan penugasan pemerintah kepada BUMN. Erick menilai tidak tepat jika pemberian PMN menjadi indikator ketidaksehatan BUMN.

"Kadang-kadang persepsinya BUMN tidak sehat, padahal lebih dari 70 persen PMN itu untuk penugasan. Untuk restrukturisasi dan pengembangan paling 10 persen sampai 15 persen," ujar Erick saat konferensi pers kinerja portofolio BUMN 2021 di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (28/9/2022).

Erick menilai angka yang dihasilkan BUMN dalam aksi korporasi jauh di atas PMN. Contohnya saat rights issue BRI yang mencapai Rp 92 triliun. Dia menilai persepsi negatif juga acapkali disematkan pada proyek-proyek infrastruktur. Erick mengatakan proyek infrastruktur memiliki return of investment jangka panjang.

"Berbeda dengan membangun ritel yang langsung dapat income. Kalau infrastruktur itu cashflownya saja baru 7 hingga 8 tahun. Ini yang kadang-kadang konteksnya harus sama, jangan disangka pembangunan infrastruktur itu hanya sebuah pemborosan, tidak," sambung dia.

Erick menyebut proyek infrastruktur memiliki efek berganda dengan menggerakan perekonomian sekitar. Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi yang terjadi setelah adanya jalan tol di suatu wilayah.

"Ada efek samping yang sangat positif yakni pertumbuhan ekonomi di sekitar, apakah itu untuk sektor pangan, UMKM, ataupun industri lainnya.Nah ini yang kadang-kadang lupa dicatat, dengan adanya aksesibilitas infrastruktur, biaya logistik akan turun. Ini kadang-kadang tidak apple to apple, hanya bicara utang-utang tidak sehat," kata Erick menambahkan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika