REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bank Dunia meminta Pemerintah Indonesia dan sejumlah negara mewaspadai risiko utang swasta nonkeuangan yang jatuh tempo pada 2022 dan 2023. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki utang swasta dengan mata uang asing tertinggi dibandingkan utang pemerintah.

Berdasarkan laporan Bank Dunia dikutip Rabu (28/9/2022) perusahaan di Indonesia, Filipina, dan Vietnam memiliki porsi utang jatuh tempo dalam bentuk pinjaman sindikasi yang lebih besar daripada obligasi.

“Setidaknya 60 persen dari utang yang akan jatuh tempo dalam mata uang asing, membuat perusahaan khususnya rentan terhadap depresiasi nilai tukar," tulis laporan Bank Dunia.

Tak hanya itu, Bank Dunia menilai, risiko rollover bagi perusahaan tampaknya bervariasi di dunia. Tercatat volume obligasi dan pinjaman yang jatuh tempo perusahaan non-keuangan antara 2022 dan 2023 cukup besar di negara Asia Timur dan Pasifik (EAP) EAP.

"Misalnya, perusahaan di Malaysia memiliki sekitar delapan persen dari PDB dalam utang yang jatuh tempo antara 2022 dan 2023, di Thailand rasionya sekitar enam persen dari PDB, dan di Indonesia hampir lima persen dari PDB," tulisnya.

Bank Dunia mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun ini dan tahun depan. Ekonomi Indonesia diprediksi tumbuh 5,1 persen pada tahun ini, juga tahun depan.

Dikutip dari laporan Bank Dunia mengenai proyeksi ekonomi Asia Timur dan Pasifik edisi Oktober 2022, Selasa (27/9/2022), angka proyeksi tersebut tetap sama seperti proyeksi Bank Dunia edisi April maupun Juni 2022. Bank Dunia menilai, perekonomian eksportir komoditas seperti Indonesia dan Malaysia diuntungkan dengan tinggi harga saat ini. 

“Hal ini pun membuat negara-negara di Asia Timur dan Pasifik memiliki inflasi yang relatif rendah dibandingkan kelompok negara lain,” tulisnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika