REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat, Didik Mukrianto menegaskan, pihaknya yakin Partai Demokrat selalu dan terus-menerus konsisten mendukung setiap upaya penegakan hukum, termasuk masalah korupsi. Terkait dengan dugaan kasus korupsi yang menimpa Gubernur Papua Lukas Enembe, Demokrat juga berharap hukum tetap ditegakkan tanpa intervensi politik.

Didik yang juga anggota Komisi III DPR mengatakan, kejadian yang menimpa kader Demokrat itu sudah kewenangan KPK. Maka, ia mempersilahkan KPK menangani dugaan korupsinya seturut aturan hukum yang berlaku.

"Pemberantasan korupsi tunduk pada yuridiksi hukum negara, bukan hukum partai politik," kata Didik, Rabu (28/9/2022).

Hanya secara internal, lanjut Didik, Demokrat selama ini juga tengah berupaya melakukan komunikasi dengan pihak Lukas Enembe. Komunikasi ini untuk mencari tahu duduk persoalannya dan mencari solusi terbaik.

"Isu apapun menyangkut Papua selalu menjadi isu sensitif, kami ingin memilah agar penegakan hukum ini bebas dari nuansa politik," katanya.

Diakui Didik, dalam waktu dekat, setelah ia mendapatkan informasi yang cukup, pihaknya akan ambil sikap dan keputusan. Keputusan ini bukan hanya yang terbaik bagi Demokrat, namun juga bagi penegakkan hukum di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika