REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung membantah honorer yang tengah dilakukan pendataan otomatis akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Honorer tetap harus mengikuti seleksi penerimaan ASN.

"Beredar soal pendataan ini artinya adalah mereka terdata otomatis diangkat P3K, itu tak betul," ujar Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Bandung Adi Junjunan, Kamis (29/9/2022).

Dia menuturkan, seleksi menjadi P3K sama sulitnya dengan seleksi CPNS. Selain itu, syarat menjadi P3K harus memiliki akumulasi pengalaman kerja minimal tiga tahun di bidangnya.

"P3K memang sama dengan PNS. Hanya PNS tak dibatasi kontrak, kalau P3K waktu per lima tahun," katanya.

Terkait dengan kekhawatiran bahwa terdapat orang-orang yang tidak bekerja, namun masuk ke dalam pendataan non-ASN, ia menyebut peluang tersebut sangat kecil. Sebab, harus memenuhi persyaratan sudah bekerja lebih dari satu tahun.

"Makanya kekhawatiran di lapangan ada orang tidak kerja tiba-tiba masuk datanya itu sangat kecil," kata Adi.

Adi mengatakan, jumlah P3K di Kota Bandung saat ini mencapai 3.000 orang lebih. Mereka mayoritas adalah guru.

"P3K di Kota Bandung sudah 3.000. Ada yang dulu honor di negeri, ada honor swasta, bahkan P3K guru yang pernah jadi kepala sekolah swasta," katanya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika