REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Presiden Iran Ebrahim Raisi pada Rabu (28/9/2022) mengatakan, kematian Mahsa Amini dalam tahanan adalah peristiwa tragis dan menyedihkan. Raisi memperingatkan, tidak semestinya kematian Amini ditanggapi dengan protes dan kekerasan yang menyebar luas di Iran.
"Kami semua sedih dengan insiden tragis ini. (Namun) Kekacauan tidak dapat diterima. Garis merah pemerintah adalah keamanan rakyat kita. Mereka tidak semestinya mengganggu kedamaian masyarakat melalui kerusuhan," ujar Raisi.
Kematian Amini dua pekan lalu telah memicu protes antipemerintah di seluruh Iran. Pengunjuk rasa menyerukan diakhirinya kekuasaan ulama Islam selama lebih dari empat dekade. Jumlah korban tewas akibat tindakan keras oleh pasukan keamanan telah meningkat. Pasukan keamanan menggunakan gas air mata, pentungan, dan dalam beberapa kasus menggunakan peluru tajam untuk membubarkan kerumunan.
Aksi protes telah menyebar ke lebih dari 80 kota di seluruh negeri sejak 13 September. Amini yang berusia 22 tahun ditangkap oleh polisi moral karena dinilai menggunakan pakaian yang tidak pantas dan tidak sesuai aturan. Amini, yang berasal dari Kota Saqez, Kurdi, meninggal di rumah sakit setelah koma. Kematian Amini memicu unjuk rasa besar pertama di jalan-jalan Iran sejak pihak berwenang menghancurkan protes terhadap kenaikan harga bensin pada 2019.
Raisi yang telah memerintahkan penyelidikan atas kematian Amini. Raisi mengatakan, forensik akan memberikan laporan kematian Amini. dalam beberapa hari mendatang. Sejauh ini Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei belum mengomentari protes kematian Amini tersebut.
Sebuah badan pengawas garis keras meminta pengadilan untuk menangani secara tegas para pelaku utama, dan mereka yang bertanggung jawab dalam membunuh dan melukai orang-orang yang tidak bersalah dan pasukan keamanan. Khamenei menunjuk enam ulama senior dari 12 anggota badan tersebut, yang dikenal sebagai Dewan Penjaga.
