REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Menteri Kota Inggris Andrew Griffith mengatakan pada Rabu (28/9/2022), pemerintah tidak bertanggung jawab atas gejolak di pasar keuangan. Kondisi itu menyusul pengumuman kebijakan fiskal pekan lalu.

"Tidak, kami berdua tahu bahwa kami melihat dampak yang sama dari perang Putin di Ukraina yang mengalir melalui hal-hal, seperti biaya energi, beberapa sisi implikasi pasokan dari itu," ujar Griffith saat ditanya apakah pemerintah bertanggung jawab atas apa yang terjadi di pasar keuangan.

"Dan, itu berdampak pada setiap ekonomi utama dan sama saja, setiap ekonomi utama, Anda juga melihat suku bunga naik," ujarnya.

Bank of England berusaha untuk memadamkan badai api di pasar obligasi Inggris, mengatakan akan membeli sebanyak mungkin utang pemerintah yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban. Keputusan ini setelah rencana pemotongan pajak Perdana Menteri Liz Truss yang baru memicu kekacauan keuangan.

Griffith menggambarkan intervensi Bank of England sebagai tindakan tepat waktu dan contoh dari bank sentral yang melakukan tugasnya. Dia mengklaim Inggris memiliki neraca yang sangat kuat dan prioritas pemerintah adalah fokus pada pelaksanaan rencananya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Rencana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Kwasi Kwarteng pada pekan lalu dalam pemotongan pajak di atas bailout tagihan energi, semua didanai oleh peningkatan besar dalam pinjaman pemerintah. Kondisi ini dengan cepat menyebabkan pembekuan pasar hipotek, penjualan emas oleh dana pensiun, dan lompatan dalam biaya pinjaman perusahaan.

"Kami pikir itu rencana yang tepat karena rencana itu membuat ekonomi kita kompetitif," ujar Griffith saat ditanya apakah pemerintah bermaksud mengubah salah satu rencana yang diumumkan minggu lalu.

Ikuti Whatsapp Channel Republika