Monday, 11 Jumadil Awwal 1444 / 05 December 2022

Monday, 11 Jumadil Awwal 1444 / 05 December 2022

11 Jumadil Awwal 1444
  • JELANG HUT BHAYANGKARA KE-76,< POLRI MENGADAKAN LOMBA MENEMBAK PATI TNI-POLRI BERSAMA INSAN PERS 10-11 JUNI 2022 DI BRIMOB KELAPA DUA

Moeldoko: Apa Perlu TNI Dikerahkan Tangkap Lukas Enembe?

Kamis 29 Sep 2022 08:21 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Indira Rezkisari

Gubernur Papua Lukas Enembe (kiri).

Gubernur Papua Lukas Enembe (kiri).

Foto: Antara/Hafidz Mubarak A
Persoalan Lukas Enembe ditegaskan Moeldoko sebagai kasus hukum murni.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, kasus dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang yang dilakukan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe merupakan masalah hukum murni, bukan masalah politik. Karena itu, ia menegaskan, siapapun yang berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan tindakannya.

"Ya saya mungkin bisa lebih keras lagi berbicara, karena ini persoalannya soal hukum murni, bukan persoalan politik. Maka siapapun harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum. Tidak ada pengecualian," kata Moeldoko di kantor KSP, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Baca Juga

Bahkan, Moeldoko mengatakan TNI siap dikerahkan untuk mengamankan Lukas Enembe jika ada masyarakat yang menghalangi. "Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang dalam pengaruhnya Lukas Enembe, apa perlu TNI dikerahkan? Untuk itu, kalau diperlukan ya apa boleh buat," ujarnya.

Ia mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menggelontorkan anggaran yang besar untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat Papua. Moeldoko pun meminta masyarakat untuk menunggu proses hukum terhadap Lukas Enembe.

"Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Kita tunggu saja proses hukumnya. Saya tidak berhak mengadili, tidak," ujarnya.

Moeldoko juga meminta KPK dapat bekerja lebih keras lagi dalam menjalankan proses hukum terhadap Lukas Enembe. "Siapa pun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. Saya tak melangkahi praduga tak bersalah itu urusan penegak hukum. KPK harus bekerja lebih keras lagi untuk ambil langkah-langkah atau proses hukum," kata Moeldoko.

Seperti diketahui, Lukas Enembe diduga melakukan tindak pidana penerimaan gratifikasi dan pencucian uang. Berdasarkan hasil analisis yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ditemukan setoran tunai Lukas Enembe ke kasino judi senilai 55 juta dolar AS atau setara dengan Rp 560 miliar.

Jumlah itu merupakan akumulasi dari uang yang diduga pernah disetor oleh Lukas ke kasino. PPATK pernah menemukan dalam satu kali transaksi, Lukas diduga menyetor hingga 5 juta dolar AS.

PPATK sudah memblokir rekening Lukas Enembe sebesar Rp 71 miliar. Kasus korupsi lainnya yang diduga terkait kasus Lukas Enembe ini, seperti dana operasional pimpinan, pengelolaan PON, dan pencucian uang.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

f
 

BERITA LAINNYA

 
 
 
 
 
hide ads show ads
desktop mobile