REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua III Bidang Pemberdayaan Masyarakat PB PII (Pelajar Islam Indonesia) Yaumal Akbar meminta presiden Joko Widodo bersikap tegas terhadap Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Menurutnya Nadiem telah berulang kali membuat kegaduhan di masyarakat, khususnya di dunia pendidikan.
"Bukan kali ini saja Nadiem membuat kegaduhan dalam mengurus pendidikan, di awal kinerjanya sebagai Menteri pendidikan, Nadiem sudah membuat ramai lewat agenda Organisasi penggerak. Presiden harus bertindak tegas atas kinerja nadiem," katanya dalam keterangan pers, Kamis (29/9/2022).
Akbar juga menjelaskan banyaknya kebijakan Nadiem yang kontroversial dan meresahkan bagi guru, pelajar hingga masyarakat luas. Dari kebijakan itu, menurut dia, bisa ditarik ke beberapa tahun ke belakang.
"Selain POP (Program Organisasi Penggerak), pernah juga kita dibuat gaduh oleh rencana renovasi ruang kerja, Perumusan Sejarah Indonesia Jilid II yang tidak memuat tokoh agama, hilangnya frasa agama dalam peta jalan pendidikan 2020-2035, pengadaan laptop," paparnya.
Termasuk juga, ia menyebut soal pengelolaan BOS Reguler yang sangat diskriminatif dan tidak berkeadilan. Ada juga soal kesalahan konsep trinitas dalam buku ppkn, RUU Sisdiknas. "Dan hingga yang terbaru tim bayangan menteri, dan masih banyak lagi kesalahan yang selalu diselesaikan dengan klarifikasi," jelasnya
Mantan ketua umum PII Jawa Barat tersebut menilai runtutan kesalahan yang terjadi merupakan indikasi bahwa Nadiem telah gagal mengawal janji Presiden Jokowi-Maruf. Padahal, kata dia, upaya peningkatan sumber daya manusia adalah salah satu janji dan agenda Jokowi-Maruf yang digaungkan sejak di awal periode.
Tetapi faktanya, Akbar menilai, di bawah Menteri Nadiem Makarim masyarakat tidak melihat kebijakan pendidikan yang mendorong ke arah itu semua. Karena itu, kegaduhan yang kembali terjadi lagi menurut dia, indikasi Mendikbudristek Nadiem gagal.
"Jangan sampai Janji-janji tersebut hanya angin lewat saja, tidak terimplementasikan dengan baik," kata Akbar mengingatkan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika